Awasi Keuangan Desa, Pemprov Sulut Manfaatkan Aplikasi Siswaskeudes

Inspektur Daerah Meiki Onibala (kedua dari kiri) saat mengikuti bimtek Siswaskeudes
IMG-20210818-WA0009

Manado, Sulutreview.com – Sebagai tindak lanjut atas optimalisasi pengelolaan dan pengawasan keuangan desa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut), menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).

Melalui aplikasi tersebut, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat melakukan proses pengawasan keuangan desa lebih transparan dan akuntabel.

Bacaan Lainnya

“Aplikasi Siswaskeudes, penggunaan dana desa dapat dilakukan mulai perencanaan sampai evaluasi,” kata Inspektur Daerah Meiki Onibala di aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Senin (28/6/2021).

Pengawalan pengelolaan keuangan desa, akan meningkatkan akuntabilitas penggunaan keuangan negara di desa. Seiring kemajuan teknologi informasi kata dia, maka penggunaan aplikasi berbasis berbagai platform dapat dipilih sebagai bagian dari upaya mempermudah pengawalan terhadap keuangan desa.

“Pemprov Sulut mengapresiasi pengembangan Aplikasi Siswaskeudes,dan mendorong agar para APIP dapat menguasai penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi ini,” ujarnya.

Kordinator Pengawasan (Korwas) Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP Edy Suharto, mengatakan besarnya dana desa yang digelontorkan pemerintah membuat pengawasan yang dilakukan harus berbasis risiko, sehingga pengawasan penggunaan dana desa lebih efektif, efisien dan akuntabel.

“Aplikasi Siswaskeudes merupakan aplikasi yang digunakan APIP sebagai alat bantu dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dengan pendekatan Teknik Audit Berbantuan Komputer dan Risk Based Audit,” ungkapnya.

Sementara itu, Inspektur III Kementerian Dalam Negeri Elfin Elyas menyatakan, pembuatan aplikasi Siswaskeudes merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan BPKP. Pihaknya optimis kerja pengawasan akan lebih efektif lewat kolaborasi yang intens antar-instansi pemerintah baik di pusat maupun pemda.

“Segala hasil yang telah dicapai ini merupakan buah dari kolaborasi yang baik antara Kemendagri dan BPKP, ” tutupnya.(srv)

banner 300x250