Olly Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Sulut Terjaga di Level 5,5%

0
120
Rapat paripurna Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020

Manado, Sulutreview.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian/penjelasan Gubernur Sulawesi Utara terhadap Ranperda tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang dihadiri oleh Gubernur Sulut, Olly Dondokambey yang didampingi Wakil Gubernur Sulut, Steven O. E. Kandou. Selasa (15/6/2021)

Rapat Paripurna yang di mulai pukul 11.00 WITA, dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen sebagai Ketua DPRD Sulut. Rapat paripurna yang digelar ini merupakan akuntabilitas Pemerintah Provimsi Sulut terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Olly Dondokambey dalam penyampaiannya mengatakan bahwa pelaksanaan APBD T.A 2020 merupakan tahun tahun yang cukup berat karena banyak dinamika yang menyertainya.

“Sebagaimana kita ketahui pelaksanaan APBD tahun 2020 dapat dikatakan tahun yang cukup berat karena banyak dinamika yang menyertai kita. Salah satunya adalah refokusing APBD untuk penanganan Covid-19. Namun kita harus tetap survive, tetap konsisten dengan tekad untuk melaksanakan APBD secara tertib, disiplin dan akuntabel,” ungkap Olly

Lebih lanjut Olly mengucapkan rasa puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa pada 3 Mei 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara, tahun anggaran 2020.

“Puji Tuhan pada 3 Mei 2021, BPK RI memberikan WTP terhadap LKPD (APBD TA. 2020) Provinsi Sulut yang sekaligus menjadi pemegang keberhasilan kita bersama mempertahankan 7 tahun berturut-turut. Dan semua ini tak lepas dari kerja sama kita semua,” jelas Olly

Secara garis besar dapat disampaikan substansi yang terkandung dalam pertanggungjawaban APBD pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2020, sebagai berikut : pada sisi pendapatan daerah, dapat dijelaskan bahwa total realisasi pendapatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 3.690.999.513.207 atau sebesar 96,20% dari target yang ditetapkan Rp3.834.072.066.454.

Gubernur juga menyampaikan bahwa APBD tahun anggaran 2020 belum mampu untuk mengakomodir semua aspirasi-aspirasi dari masyarakat karena adanya keterbatasan anggaran akibat adanya pandemi Covid-19.

Namun dalam keterbatasan anggaran APBD tahun 2020, gubernur dalam rapat paripurna ini mengungkapkan harapannya agar pertumbuhan ekonomi Sulut bisa bangkit dan normal kembali.

“Dalam situasi kondisi Covid-19 ini pertumbuhan ekonomi mencapai dengan plus 1,87% dari tahun 2019 minus 3,7% artinya dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi 1,87% bertumbuh 5,6% mudah-mudahan di Semester kedua pertumbuhan ekonomi kita sudah kembali semula seperti awal-awal pemerintahan ODSK 5,5% pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Dalam rapat paripurna ini, juga memperlihatkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 tersebut serta tanggapan dan jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum dari semua fraksi.

Ada 5 fraksi yang memberikan tanggapan serta apresiasi atas pertanggungjawaban APBD tahun 2020 serta kinerja Pemerintah Provinsi, yakni :
1. Fraksi Partai PDI-P, Berty Kapojos
2. Fraksi Partai Nasdem, Mohammad Wongso
3. Fraksi Partai Golkar, Raski A. Mokodompit, SH
4. Fraksi Partai Demokrat, Hendry Walukow, SE
5. Fraksi Partai Nyiur Melambai, Hi. Amir Liputo, SH

Dalam rapat paripurna ini, turut hadir Sekdaprov Edwin Silangen, Asisten Setda Sulut, Pejabat Tinggi Pratama, Setwan Sulut Glady Kawatu dan Anggota DPRD Sulut.(lina)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here