Revitalisasi Cagar Budaya, Disbud Sulut Fokus pada Kajian dan Aturan

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulut, Joudy Senduk SE yang didampingi Kepala Bidang Cagar Budaya Sejarah Tradisi dan Permuseuman (CBSTP) Grace Mandagi SS
IMG-20210818-WA0009

Manado, Sulutreview.com – Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memiliki banyak warisan cagar budaya yang perlu untuk dilestarikan. Namun demikian harus selektif dan teliti agar tidak keluar dari konteks atau esensi historis kebudayaan.

Sebagai landasannya, Dinas Kebudayaan (Disbud) Sulut berpola pada Undang- Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang telah diteken Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Mei 2017, dan telah diundangkan di Jakarta pada 29 Mei 2017 dalam lembaran negara tahun 2017 nomor 104.

Bacaan Lainnya

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulut, Joudy Senduk SE yang didampingi Kepala Bidang Cagar Budaya Sejarah Tradisi dan Permuseuman (CBSTP) Grace Mandagi SS menyampaikan upaya revitalisasi yang dilakukan turut melibatkan kabupaten/kota.

“Karena letaknya memang ada di kabupaten/kota, maka cagar budaya yang diusulkan untuk dilestarikan harus melibatkan kajian para tokoh dan budayawan yang ada di kabupaten/kota,” jelas Senduk diiyakan Mandagi pada Senin (24/5/2021).

Cagar budaya yang merupakan peninggalan sejarah, sambung Senduk dan Mandagi, sebagaimana yang tercatat di Dinas Kebudayaan ada 178, namun yang ditetapkan baru mencakup 78.

“Balai Pelestarian Cagar Budaya menetapkan 78 Cagar budaya, yang meliputi sejumlah situs seperti waruga, batu peninggalan megalitik, patung-patung, termasuk Gereja Watutumouw dan rumah adat. Kesemuanya yang masuk dalam kategori warisan budaya benda dan tak benda,” jelas keduanya.

Berbagai upaya revitalisasi yang dilakukan, sebut Senduk dan Mandagi, dimaksudkan agar situs maupun kawasan cagar budaya sudah mengikuti ketentuan yang berlaku. Terutama memperhatikan fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang cagar budaya. Terlebih dapat memberikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Bahkan menurut Senduk revitalisasi yang dilakukan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian budaya. Dengan sasaran dapat meningkatkan kunjungan wisatawan yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat lokal maupun kepentingan penelitian.

“Karena sempat terkendala pandemi Covid-19, maka ada kebijakan recofusing. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap revitalisasi Cagar budaya. Namun demikian, Dinas Kebudayaan tetap jalan sesuai kemampuan yang ada,” ujar Senduk.

Di sisi lain, makna keunikan Cagar budaya juga penting dalam melakukan revitalisasi. Karenanya, dibutuhkan penanganan serius. Apalagi jika ada upaya konservasi maupun pemugaran kembali.

“Revitalisasi sebagai tindak lanjut dari pengelolaan atau penanganan cagar budaya, membutuhkan proses. Mulai dari pemanfaatannya, apakah berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah diperlukan kelengkapan data sehingga rekomendasi yang diberikan sesuai dengan perundangan yang ditetapkan dan sesuai dengan pemajuan kebudayaan,” kata Senduk diiyakan Mandagi.(eda)

banner 300x250