Manado, Sulutreview.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut), merencanakan pada akhir bulan Februari 2021 seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilakukan vaksinasi Covid-19.
Sekdaprov Sulut Edwin Silangen menjelaskan agenda penting vaksinasi Covid-19 kepada seluruh pelayan publik di lingkup Pemprov Sulut itu mengacu pada surat edaran Menteri Kesehatan RI.
“Akhir bulan Februari 2021 seluruh pelayan publik akan dilakukan vaksinasi Covid-19, termasuk kita semua yang ada di Kantor Gubernur ini. Karena sesuai tahap kedua ini akan divaksinasi kepada pelayan publik, pelaku ekonomi, tenaga kesehatan yang belum divaksinasi serta yang ditentukan oleh kepala daerah,” kata Silangen saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Setdaprov Sulut, yang bertempat di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur, Selasa (9/2/2021).
Meskipun ada vaksinasi, Silangen juga menegaskan bahwa Pemprov Sulut masih tetap fokus untuk mencegah dan menangani pandemi Covid-19 lewat penerapan protokol kesehatan baik memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.
“Dimulai dari Kantor Gubernur ini. Untuk itu kantor ini harus menjadi contoh untuk menjalankan protokol kesehatan Covid-19,” tukasnya.
Di samping itu, Silangen menjelaskan soal penggunaan APBD 2021 yang sudah dimulai sejak Januari namun karena masih ada masalah yang berkaitan dengan sistem karena sesuai instruksi Kemendagri RI terjadi perubahan sistem keuangan dari yang dulunya Simda ke SIPD, sementara gerak pelaksanaan tahun 2021 ini ternyata masih menemukan berbagai kendala dengan SIPD.
Tambah dia, kendala ini dihadapi bukan hanya di Provinsi Sulut akan tetapi hampir semua daerah kabupaten/kota mengalami masalah sehubungan dengan penerapan SIPD ini.
“Sesuai arahan Kemendagri kita diminta untuk menggunakan manual catat konvensional atau catat melalui aplikasi Simda, kita berasumsi bahwa kita bisa pakai Simda tetapi juga kita pararelkan dengan SIPD,” katanya.
“Sehingga itu dimintakan kepada para asisten dan kepala biro agar mempersiapkan gerak pelaksanaan APBD dari masing-masing biro, karena kita biro-biro yang ada di kantor gubernur ini harus menjadi contoh dan teladan kepada perangkat daerah yang lainnya,” lanjutnya.
Adapun rapat koordinasi ini diikuti oleh para Asisten dan Kepala Biro di lingkup Setdaprov Sulut.(hilda)
