APBD Sulut 2021 Disepakati

0
55
APBD 2021 resmi ditetapkan

Manado, Sulutreview.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar penetapan program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 dan penetapan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Sulut tahun 2021 di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Selasa (24/11/2020).

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dr. Fransiscus Andi Silangen SpB, Kbd dalam rapat ini mengatakan bahwa dalam Ranperda APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2021, yakni  penyampaian laporan merupakan hasil pembahasan yang berisikan bahan masukan bagi pemerintah provinsi untuk kemajuan Sulut ke depan.

Lebih lanjut lagi, Silangen memberikan beberapa catatan DPRD untuk pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran, yakni DPRD mengharapkan agar siklus keuangan daerah mulai dari tahapan, perencanaan, penganggaran, penatausahaan serta akuntansi dan pertanggung jawaban dilaksanakan secara komprehensif.

DPRD mengingatkan kepada pemerintah prov Sulut agar penggunaan uang rakyat harus tepat sasaran dan mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DPRD mengingatkan kepada provinsi sulut agar pinjaman daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus benar-benar terarah peruntukkannya.

DPRD mendorong agar penyerta modal yang diberikan kepada BUMD perlu dibagi dengan peningkatan kinerja dari BUMD.

DPRD mengharapkan Pemerintah Provinsi semakin meningkatkan inovasi serta kreasi dalam menjaring pendapatan daerah agar supaya penerima dari sektor pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat ditingkatkan sehingga mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rapat paripurna siang tadi, anggota komisi IV, Melky Jakhin Pangemanan memberikan interupsi terkait pembahasan APBD yang terkesan cepat.

Menanggapi interupsi tersebut Silangen mengatakan itu bukan merupakan substansi karena yang menjadi prinsip dasar dalam penyusunan APBD ada 3 dasar.

“Sesuai dengan amanat dari undang-undang itu sudah terpenuhi dan program kegiatan yang tertata dalam APBD itu sudah sesuai dengan visi misi pemerintahan dan semua kegiatan sudah disinkronisasikan dengan program nasional dari Presiden Jokowi dan kebutuhan penyelenggara pemerintah daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah di optimalkan dan itulah yang diselaraskan,” jelas Andi Silangen

Selanjutnya, menanggapi masukan dari anggota komisi IV, Yusra Alhbsyi, Silangen mengatakan akan mempertimbangkannya.

“Terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan interupsi dan masukan tadi, saya percaya itulah dinamika politik. Saya sebagai ketua dewan punya toleransi tinggi dan arogansi yang rendah untuk menerima setiap masukan,” tutup Andi.

Rapat paripurna pembahasan APBD Provinsi Sulut tahun 2021 ditutup dengan penandatanganan dan pemberian kenangan untuk pejabat semantara (PJS) Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Agus Fatoni.(srv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here