Ketua Bawaslu RI : Ciptakan Pilkada Jurdil dan Sehat di Sulut

0
186
Ketua Bawaslu RI Abhan SH MH (kiri) didmpingi Ketua Bawaslu Provinsi Sulut Herwyn JH Malonda

Manado, Sulutreview.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Abhan SH MH bersama Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, KPU Provinsi Sulawesi Utara, pjs Gubernur Sulawesi Utara, Pasangan Calon dan Tim Kampanye, Forkopimda, Ketua Sinode GMIM, Ketua MUI dan organisasi kemasyarakatan mendeklarasikan anti politik uang, hoax dan politisasi SARA pada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota pada 9 Desember 2020.

Abhan mengapresiasi Bawaslu Sulut dalam kinerjanya dan juga kepada seluruh pasangan calon gubernur-wakil gubernur, wali kota-wakil wali kota, bupati-wakil bupati, tim kampanye, serta semua yang hadir untuk sama-sama berkomitmen dan menandatangani deklarasi.

“Ini adalah bentuk komitmen yang baik agar bisa mewujudkan pilkada yang luber, jujur, adil dan juga menjadi pilkada yang sehat. Mudah-mudahan dengan komitmen dari seluruh peserta yang hadir pilkada Sulut tahun 2020 ini betul-betul bebas dari politik uang, hoax dan politisasi SARA,” ungkap Abhan pada kegiatan rapat koordinasi stakeholder di Four Point Hotel Manado, Jumat (9/10/2020)

“Sukses tidaknya pilkada ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara tetapi menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Ada 3 elemen penting yang punya peranan penting untuk mensukseskan pilkada ini, yakni penyelenggara, peserta, pemilih,” katanya.

Untuk sangat dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk ikut mengawasi jalannya pilkada gubernur, wali kota dan bupati.

“Kalau melihat adanya potensi pelanggaraan atau dugaan pelanggaran untuk segera melaporkan kepada jajaran pengawas yang ada di desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota sampai pada provinsi, yang intinya kita menjaga pilkada ini berjalan secara jujur, adil dan sehat,” katanya.

Ditambahkan Abhan, agar masyarakat berkomitmen untuk anti politik uang, tidak hoax, tidak menyebarkan SARA. “Tidak zamannya untuk politik uang, tidak zamannya, menyebarkan fitnah kepada pasangan calon yang lain dan tidak zamannya untuk menyebarkan hoax,” tegas Adhan

Lanjutnya lagi, bahwa persoalan politik uang adalah persoalan yang jahat sekali. Politik uang ini harus dihindari, saya yakin dari sisi agama manapun politik uang itu di larang.
Dalam politik uang pemberi dan penerima bisa kena hukum.

Di samping itu juga, Abhan mengatakan ada hal yang penting yang benar-benar harus diperhatikan  yakni berkomitmen untuk mematuhi protokol kesehatan Covid19, pencegahan covid19 di dalam semua kegiatan pilkada. Apalagi saat ini sudah memasuki tahapan kampanye yang sudah berjalan dari tanggal 26 September sampai tanggal 5 Desember.

“Bagaimana bisa menjadi kepala daerah kalau mengendalikan massa saja tidak bisa, mengendalikan massa yang banyak untuk patuh pada protokol kesehatan. Nanti akan jadi pemimpin itu tidak hanya memimpin ribuan orang tapi jutaan orang, maka ini kunci yang pertama bagi kandidat untuk dapat memberikan contoh, suri tauladan bagi masyarakat untuk dapat mematuhi protokol kesehatan covid19,” tandasnya.

Terkait cuti yang diwajibkan untuk petahana, Adhan menjelaskan bahwa sesuai ketentuan undang-undang cuti yang diwajibkan untuk petahana adalah selama masa kampanye yaitu dari tanggal 26 September 2020 sampai 5 Desember 2020. “Ketika masa tenang memang undang-undang tidak mengaturnya, maka tentu ini akan menjadi tugas kami Bawaslu untuk mengawasi tidak hanya petahana tapi juga semua paslon dan tim kampanye harus diawasi bersama-sama agar tidak ada politisasi birokrasi dan money politik,” sebutnya.

Di akhir sambutannya, ketua Bawaslu RI berharap agar pilkada di Sulawesi Utara berjalan lancar, jujur, adil, bersih, disiplin mentaati protokol kesehata Covid-19 dan pemimpin yang terpilih dapat memimpin daerah ini dengan baik dan bersih.(lina)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here