Tata Kelola Keuangan Pemkab Minut Diapresiasi Dirjen Keuangan Mendagri

0
49
Dirjen Keuangan Daerah Mendagri Mochamad Ardian saat berkoordinasi dengan Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, Kepala KBPP Styvi Watupongoh, Kabag Humas Chresto Palandi

Jakarta, Sulutreview.com – Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Dr Mochamad Ardian N memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab Minut),
Rabu (26/8/2020).

Tata kelola keuangan Pemkab Minut di bawah kepemimpinan Bupati Bupati Minahasa Utara (Minut) Dr (HC) Vonnie Anneke Panambunan STh (VAP) berhasil menunjukkan komitmennya.

Dirjen Ardian mengatakan pengelolaan keuangan Pemkab Minut sudah baik. Hal itu didukung oleh kinerja tahun 2020 yang mendapat penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kabupaten Minut tahun ini sudah yang kelima kalinya mendapat opini WTP. Capaian ini bukan hanya diberikan tanpa kerja keras. Tetapi memang benar-benar bekerja dengan giat sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Lanjut Ardian, Kabupaten Minut, ke depan harus terus melaksanakan tata kelola keuangan yang baik. “Harus sesuai aturan dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat umum,” harapnya.

Sementara itu, Bupati VAP yang didampingi Kepala KBPP Styvi Watupongoh, Kabag Humas Chresto Palandi mengatakan, pihaknya bertemu Dirjen untuk melakukan konsultasi serta melaporkan pengelolaan keuangan Pemkab Minut.

“Puji Tuhan, Pak Dirjen mengapresiasi pengelolaan keuangan Pemkab Minut karena sudah kelima kalinya mendapat opini WTP,” ujar VAP.

Selain itu, dalam kunjungan kerja sekaligus upaya konsultasi, Pemkab Minut telah melaporkan terkait dana hibah untuk pelaksanan Pilkada di Minut, yang akan segera dibayarkan.

“Tentunya dengan mengikuti keadaan keuangan daerah. Pastinya, semua akan dibayarkan, sesuai aturan dan posisi keuangan daerah,” sebut Kabag Humas Chresto Palandi.

Diketahui, akibat pandemi Covid-19, berbagai anggaran keuangan banyak yang mengalami perubahan, karena harus diarahkan untuk penanggulangan Covid-19. Namun dengan melakukan koordinasi intens ke pusat maka penggunaan anggaran tetap fokus pada skala prioritas.(srv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here