Peduli Pekerja Sosial, Pemprov Sulut Sabet Juara 1 Paritrana Award

0
137
Gubernur Sulut Olly Dondokambey memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja sosial

Manado, Sulutreview.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut), di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw berhasil menyabet juara 1 penghargaan Paritrana Award 2019 di tingkat nasional.

Penghargaan tersebut diumumkan secara virtual oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), pada Rabu (12/8/2020).

Penghargaan itu, diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Pemprov Sulut sebagai pemenang dengan kategori pemerintah provinsi.

Tujuan pemberian penghargaan Paritrana itu, adalah untuk meningkatkan kepedulian dan citra positif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemerintah, perusahaan dan masyarakat serta meningkatkan dukungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Terutama untuk meningkatkan cakupan kepesertaan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKm).

Usai menerima Paritrana Award, Gubernur Olly Dondokambey menyatakan ungkapan syukur atas pencapaian tersebut.

“Sangat bersyukur, karena program bersama dengan BPJAMSOSTEK yang ada di Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, sehingga kita mendapatkan juara 1 atas penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” kata Olly.

Sulut, diketahui memiliki keistimewaan, dibandingkan daerah lainnya dalam memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja di daerah. Hal itu sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab kepada perkerja sosial.

“Langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan jaminan sosial bagi pekerja sosial sebagai peserta BPJAMSOSTEK yang meliputi jaminan kematian, kecelakaan kerja, itu sangat penting,” sebut Olly sambil menambahkan jaminan bagi pekerja sosial merupakan yang pertama.

“Baru ada di Sulawesi Utara, sementara di tempat lain hanya mencakup karyawan. Makanya program ini mendapat juara 1,” ungkap Olly.

Selain jaminan sosial untuk tenaga kerja, Ollly menyebut Pemprov Sulut juga menyiapkan asuransi untuk petani Sulut.

“Langkah ke depannya, kita akan meningkatkan inovasi yang baru bagi masyarakat Sulawesi Utara. Seperti yang baru dilaunching di Boltim oleh pak Wagub tentang asuransi buat petani. Nah inovasi akan kita lanjutkan terus sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” bebernya.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto pada kesempatan yang sama menyampaikan penganugrahan Paritrana Award kali ini digelar secara daring sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Namun hal ini tidak menyurutkan antusias dari para peserta karena Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah juga turut hadir untuk membuka acara tersebut.

Diketahui, proses penilaian Paritrana Award tahun 2019 ini telah dimulai semenjak bulan Januari 2020, melalui beberapa tahap mulai dari seleksi di tingkat provinsi, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi di tingkat pusat, dan diakhiri dengan tahap wawancara.

Pada tahap wawancara, para kandidat diminta untuk memaparkan berbagai kebijakan dan inovasi yang telah mereka lakukan kepada tim juri yang terdiri dari Hotbonar Sinaga dan Chazali Husni Situmorang (Praktisi dan Ahli Jaminan Sosial), Riant Nugroho (Ahli Kebijakan Publik), Sonny Harry Budiutomo (Ahli Kependudukan), Rudy Prayitno (Unsur Serikat Pekerja), Soeprayitno (APINDO), Retno Pratiwi (Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI), Sri Purwaningsih (Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri), dan Zainudin (Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi & Institusi BPJAMSOSTEK).

Agus mengungkapkan bahwa dalam penilaian Paritrana Award tahun ini, BPJAMSOSTEK menambahkan beberapa kriteria dan menyesuaikan bobot penilaian yang bertujuan agar penjurian dapat dilakukan dengan lebih tepat dan akurat.

“Untuk kategori Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat empat aspek yang dinilai, yaitu kebijakan, peraturan, kinerja dan wawancara. Sedangkan untuk kategori perusahaan besar dan menengah, aspek kepatuhan, kinerja dan hasil wawancara menjadi hal pokok yang dinilai oleh tim juri. Lalu untuk kategori UKM , hanya ada dua aspek yang dijadikan tolok ukur, yaitu kepatuhan dan kinerja,” urainya.(hil)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here