Penanganan Covid-19 di Minsel, Geser Anggaran Mami Sebesar 25,31 Persen

0
129
Kabid Anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Minsel Johel Walangitan

Amurang, SULUTREVIEW

Sempat dikritisi, akhirnya Pemkab Minsel mengalah dan melakukan pergeseran anggaran makan minum (Mami) dan perjalanan dinas (PD) untuk biaya penanganan pendemi Covid-19.

Untuk Mami dilakukan pergeseran 25, 31 persen atau Rp 2,2 miliar. Sedangkan PD berkurang Rp 8,4 miliar. Pergeseran dilakukan untuk semua SKPD. Pergeseran Mami dan PD direalisasikan pada tahap empat, sedangkan satu sampai tiga tidak ada.

“Kenapa tahap satu sampai tiga Mami dan PD tidak digeser? Itu karena Surat Menteri Nomor 177/KMK.07/.2020 belum turun. Perlu juga kami beritahukan bahwa anggaran APBD sudah berkurng banyak setelah DAU (Dana Alokasi Umum, red) dipotong pemerintah pusat sebesar Rp 51 miliar. Setelah surat menteri turun, maka kami harus menyesuaikan lagi dan diakomodir pada pergeseran tahap empat dengan menggeser Mami dan PD disemua SKPD,” Kabid Anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Minsel Johel Walangitan.

Ketika ditanyakan besaran anggaran Mami dan PD, menurutnya cukup besar. Untuk Mami dari Rp 8,8 miliar digeser Rp menjadi Rp 6,6 miliar atau 25,31 persen. Sedangkan PD baik dalam dan luar daerah dari Rp 23,8 miliar dikurangi menjadi Rp 15,4 miliar. Sehingga anggaran di SKPD tersedot sangat besar. Sebab selain keduanya, turut terpangkas belanja-belanja lain seperti sewa kendaraan, Alat Tulis Kantor (ATK) dan penggandaan.

“SKPD diberikan pilihan yang dipangkas, belanja kantor atau TPP. Semua SKPD sepakat yang dipangkas belanja kantor termasuk Mami dan PD. Jadi memang ada pemangkasan besar-besaran yang digeser untuk penanganan Covid-19. Bahkan SKPD yang masuk TAPD terpangkas lebih banyak dengan adanya rasionalisasi. Tidak sampai disitu, seluruh ASN tidak akan mendapatkan TPP ke-13 dan 14. Sebab sudah bisa dipastikan tidak akan dibayarkan oleh Menteri Keuangan,” urai Walangitan.

Soal jumlah anggaran yang digeser dinilai kecil, menurut Johel dilatari Minsel tahun ini menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ada sekitar Rp 62 miliar yang telah diperuntukkan bagi KPU, Bawaslu dan lainnya. Sehingga berbeda dengan daerah lain yang dapat menggeser anggaran dengan nominal besar.

“Sementara kita tidak dapat menggeser anggaran untuk pelaksanaan Pilkada. Ini yang menjadi faktor kita kesulitan melakukan pergeseran. Untuk menyeimbangkan DAU yang berkurang Rp 51miliar, kita sudah kesulitan menyesuaikan,” jelasnya.

Dana APBD Minsel yang dikurangi oleh pemerintah pusat bukan hanya di DAU. Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) juga sudah ditahan sebesar Rp 79,11 miliar. Begitu pula dengan Dana Insentif Daerah (DID) dipotong sampai 2,99 miliar. Sedangkan Dana desa (Dandes) harus relah dikurangi Rp 1,8 miliar. ‘Pemangkasan disebabkan pemerintah pusat defisit anggaran sampai Rp 800 triliun. Sehingga suka atau tidak banyak anggaran harus dipotong,” pungkasnya.

Menanggapi klarifikasi dari eksekutif, anggota DPRD Jaclyn Koloay memintakan agar pengelolaan keuangan harus transparan. Sehingga masyarakat apalagi legislatif yang memiliki fungsi pengawasan mendapat informasi jelas secara menyeluruh. Apalagi anggaran yang digeser terhitung kecil. Bila dibanding dengan Bitung yang infonya Rp 81 miliar dan juga sama-sama melaksanakan Pilkada.

“Perlu juga kami ingatkan pada penyusunan anggaran dari pergeseran harus proposional dan tepat sasaran. Jangan ada anggaran yang terlihat berlebihan dan menumpuk di sejumlah instansi seperti. Sekarang fokus bagaimana membantu masyarakat yang sudah kesulitan menjalan social disntacing,” bebernya.(noh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here