Tim Pembina Samsat Diwarning Tidak Main-main dengan Uang Pajak

0
303

Manado, SULUTREVIEW

Para pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Provinsi Sulut diwarning untuk memaksimalkan kinerja. Bahkan lebih dari itu, tidak main-main dengan uang.

Terungkap dalam rapat koordinasi Tim Pembina Manado, bahwa pada 2019 silam masih terjadi penggelapan senilai Rp500 juta-an. Namun berhasil dilacak dan pelaku telah diproses secara administrasi.

“Untuk tahun ini kinerja harus dimaksimalkan. Jangan main-main dengan uang, karena ada sanksi tegas yang akan diberlakukan,” ungkap Sekdaprov Sulut, Edwin Silangen saat membuka membuka rapat kerja di hotel Aryaduta, Rabu (11/3/2020).

Silangen menyebutkan kegiatan rakor ini merupakan upaya untuk evaluasi agar pelayanan Samsat semakin baik ke depannya.

“Tugas Samsat lebih banyak berkaitan dengan proses administrasi. Tujuannya memberikan pelayanan ternaik kepada masyarakat. Khususnya PKB (pajak kendaraan bermotor), BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor) maupun sumbangan wajib asuransi,” ujarnya.

“Makanya dalam tugas dan tanggung jawab tersebut, Samsat wajib memberikan kualitas layanan yang terbaik,” sebut Silangen kembali.

Menurut Silangen, kualitas pelayanan samsat sudah baik. Menyusul, berbagai pengaduan masyarakat yang dilayangkan melalui kotak aduan maupun laporan langsung, yang segera ditindaklanjuti.

“Hal tersebut membuktikan petugas Samsat terus berupaya memberikan layanan dan kepuasan masyarakat,” tukasnya sembari merinci bahwa ada tiga faktor penting yang wajib dilakukan bagi pembina Samsat, yakni kompetensi aparatur, penerapan teknologi serta menaati aturan yang diberlakukan.

“Dari sisi aparatur, harus menjalankan proses administrasi. Baik dari sipil maupun dari kepolisian untuk itu kompetensi atau kemampuan dalam menjalankan tugas pekerjaan,” katanya.

Selanjutnya, berkaitan dengan teknologi yang terus berkembang, agar dapat dimanfaatkan demi layanan yang semakin baik. “Tren perubahan teknologi harus dimanfaatkan sehingga memberikan dampak bagi kinerja,” tambahnya.

“Tak kalah penting adalah peraturan. Harus diperhatikan karena dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan,” tandasnya.

Sementara itu dikatakan Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng, kegiatan rapat koordinasi pembina Samsat adalah untuk menyatukan persepsi, terutama dalam tata laksana, penertiban hingga pungutan pajak, yang meliputi PKB, BNN-KB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Intinya kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta upaya membangun sinergitas lingkup Tim Pembina Samsat,” ungkap Atteng.

Menariknya, pada kesempatan yang sama, Atteng merinci bahwa jumlah kendaraan yang ada di Sulut mencapai 7 ribuan. Namun masih meninggalkan catatan khusus sebanyak 2,800 kendaraan yang belum melunasi pajaknya.

“Ada 2,800 kendaraan yang belum memenuhi kewajibannya, dengan nilai Rp3 miliar. Ini yang menjadi target kami mengingatkan para wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya,” tegasnya.

Atteng berkomitmen untuk mewujudkan layanan prima kepada masyarakat maupun wajib pajak.

“Kami akan maksimalkan dalam menjaring kendaraan bermotor yang menunggak pajak,. Karena Pendapatan Asli Daerah yang kami kumpulkan adalah untuk pembangunan daerah,” tandasnya.

Atteng juga mengatakan, berbagai aplikasi dan tampilan website Samsat akan terus diperbarui. Dan sesuai rencana akan mengikuti Samsat Online Nasional.

“Dalam website nantinya akan disediakan kolom komplain serta jawaban atas pertanyaan masyarakat yang berkaitan dengan pembayaran pajak,” imbuhnya.

Turut hadir, jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut, Jasa Raharja, Bank SulutGo dan BRI.(hil)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here