Empat Tahun ODSK, Kemiskinan Berkurang Masyarakatnya Sejahtera

0
1519
Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, profil pemimpin pro rakyat

MOMENTUM empat tahun perjalanan kepemimpinan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (ODSK) menjadi tonggak keberhasilan yang patut untuk diungkap.

Torehan keberhasilan yang dipersembahkan oleh dua pemimpin Sulut ini, bukan hanya sekedar retorika belaka. Melainkan bukti konkret bahwa ODSK menunjukkan eksistensinya untuk membawa kemajuan bagi masyarakat Sulut.

Berdasarkan catatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang dinahkodai Drs Royke Mewoh DEA, menyebutkan dua pemimpin yang pro rakyat ini berhasil mengusung tagline Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).

Jika dirunut sejak 2016 hingga 2018 perkembangan tingkat kemiskinan di Sulut pada periode 2016-2018 tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin.

Pada periode tersebut perkembangan tingkat kemiskinan di Sulut mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di mana secara absolut jumlah penurunan penduduk miskin pada periode 2016-2018 sebesar 13,770 ribu jiwa, yaitu dari 202,82 ribu jiwa pada Maret 2016 menjadi 189,05 ribu jiwa pada September 2018.

Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari sebesar 8,34 persen pada Maret 2016 menjadi 7,59 persen pada September 2018.

ODSK kompak berjalan bersama untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan daerah atau wilayah, pada periode Maret 2016 sampai September 2018 tercatat tingkat kemiskinan daerah perkotaan berada pada kisaran 5,34-4,82 persen sedangkan tingkat kemiskinan daerah perdesaan berada pada kisaran 10,97-10,57 persen.

Dari angka ini terlihat bahwa tingkat kemiskinan daerah perdesaan selalu lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Dengan demikian persentase penduduk miskin di Sulawesi Utara, di perkotaan, dan pedesaan memiliki pola yang hampir sama di mana persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan.

Perbedaan hanya terjadi pada Maret 2018 dan September 2018. Pada Maret 2018 persentase penduduk miskin daerah perkotaan mengalami kenaikan menjadi 5,13 persen. Sementara pada September 2018 terjadi kenaikan persentase penduduk miskin di daerah pedesaan menjadi 10,57 persen. Selain itu, persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan.

Jumlah penduduk miskin di Sulut pada September 2019, sesuai perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami penurunan dari 188,60 ribu orang (7,51 persen), atau berkurang 3,1 ribu orang
dari kondisi Maret 2019 yang sebesar 191,70 ribu orang (7,66 persen).

Bila dibandingkan kondisi Maret 2019, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan di daerah perdesaan sama-sama mengalami penurunan.

“Di daerah perkotaan turun 0,06 poin menjadi 4,95 persen, sedangkan di daerah perdesaan turun 0,26 poin menjadi 10,30 persen,” kata Kepala BPS Sulut Ateng Hartono.

Selama periode Maret 2019-September 2019, sambung Ateng, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,6 ribu orang, dari 65,49 ribu orang turun menjadi 64,90 orang, sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 2,5 ribu orang, yakni dari 126,20 ribu orang turun menjadi 123,70 ribu orang.

ODSK pemimpin yang memberikan teladan, hadir di tengah masyarakat.

Harga-harga barang dan jasa akan terus mengalami perubahan dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu akibat inflasi. Hal ini mengakibatkan perubahan pula pada angka garis kemiskinan dari waktu ke waktu dengan kecenderungan pola yang menunjukkan kenaikan.

Garis kemiskinan Sulawesi Utara menunjukkan tren yang naik. Pada Maret 2016 garis kemiskinan tercatat sebesar Rp.317.478,- per kapita per bulan, terus mengalami kenaikan hingga Rp. 356.906,- per kapita per bulan pada September 2018.

Garis Kemiskinan disusun perdaerah kabupaten/kota. Sehingga, jika ada penduduk miskin di suatu daerah, belum tentu penduduk tersebut merupakan penduduk miskin di daerah lain.

Begitu juga sebaliknya, penduduk yang tidak miskin di suatu daerah belum tentu juga tidak miskin di daerah yang lainnya. Misalnya, jika satu penduduk dikategorikan penduduk miskin di Manado, belum tentu penduduk tersebut juga dikategorikan miskin di Bolaang Mongondow Utara.

Garis Kemiskinan Sulawesi Utara pada september 2018 sebesar Rp356.906,- per kapita per bulan.

Artinya, jika ada satu rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan 2 anak, maka rumah tangga tersebut dikatakan miskin ketika pengeluaran konsumsinya kurang dari Rp. 1.427.624,- dalam sebulan.

Semua orang di dalam rumah tangga tersebut dikategorikan kedalam penduduk miskin. Sebaliknya, jika rumah tangga tersebut pengeluaran konsumsinya lebih besar dari Rp1.427.624,- dalam sebulan, maka rumah tangga tersebut tidak dikatakan rumah tangga miskin. Semua orang di dalam rumah tangga tersebut tidak dikategorikan ke dalam penduduk miskin.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (Poverty Gap) dan keparahan kemiskinan (Poverty Severity).

Dari tahun 2016-2018 terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan Sulawesi Utara berfluktuasi naik turun.

Pertanian mampu mendongkrak perekonomian masyarakat.

Indeks kedalaman kemiskinan di daerah perkotaan selalu berada di bawah daerah perdesaan. Ini menggambarkan pada periode ini kondisi kemiskinan di daerah perdesaan lebih buruk dibandingkan di daerah perkotaan.

Di daerah perdesaan rata-rata jarak pengeluaran per bulan penduduk miskin cukup lebar.

Yang terlihat menarik adalah ketika angka daerah perkotaan mengalami penurunan pada Maret dan September 2018 justru daerah perdesaan mengalami kenaikan.

Pola ini mengindikasikan bahwa di saat penduduk miskin perkotaan semakin mampu untuk keluar dari garis kemiskinan sebaliknya penduduk miskin pedesaan malah semakin menjauh dari garis kemiskinan.

Untuk realisasi capaian sasaran  yakni meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa, dapat diukur dengan menggunakan indikator yakni jumlah bantuan bagi kelompok ekonomi masyarakat desa tertinggal.

Keberhasilan pembanguan di desa dapat di lihat tidak semata-mata pembanguan fisik saja tetapi salah satu parameter adalah meningkatnya kesejateraan masyarat desa itu sendiri. Peningkatan kesejahteraan sangat berkaitan dengan ketahanan ekonomi.

Untuk menggerakkan roda ekonomi desa salah satu hal yang dapat dilakukan adalah pengembangan usaha ekonomi desa dengan menggerak sektor ekonomi dengan cara memberdayakan kelompok-kelompok usaha ekonomi yang ada di desa.

Untuk itu perlu ada sentuhan dan perhatian khusus bagi kelompok-kelompok usaha desa sejalan dengan implemenatsi program gubernur dan wakil gubernur, melalui Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) dalam rangka menekan angka kemiskinan didaerah maka sebagai kelanjutan kegiatan program kegiatan tahun 2017 hingga tahun 2019 pada dilakukan fasilitasi dalam bentuk penguatan kapasitas maupun pemberian bantuan baik untuk pengembangan kelompok usaha ekonomi masyarakat desa.

Sasaran kegiatan adalah kelompok masyarakat yang termarjinalkan dengan memberikan bantuan berikut kelengkapan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan potensi desa penerima bantuan.

Sesuai target awal jumlah kelompok penerima bantuan untuk fasilitasi kelompok usaha masyarakat tertinggal sesuai hasil verifikasi berjumlah 6 pokmas di 2 desa di Kabupaten Minahasa Utara, dalam bentuk alat produksi kue dan alat pertanian dan satu Pokmas satu desa di Kabupaten Minahasa dalam bentuk motor viar masing-masing desa diberikan 2 buah.

Untuk bantuan hibah tahun 2017  berjumlah 6 pokmas di 5 desa di Kecamatan karatung Kabupaten kepulauan Talaud dalam bentuk motor viar masing-masing desa diberikan 2 buah. Sedangkan untuk tahun 2018 bantuan hibah yang diserahkan 2 motor Viar diberikan berjumlah satu kelompok masyarakat. Untuk bantuan fasilitasi Bina desa diberikan berjumlah 29 kelompok dari 7 kabupaten yang diberi bantuan berjumlah 29 kelompok diantaranya Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Penyerahan bantuan oleh Kepala Dinas Royke H Mewoh.

Selanjutnya kegiatan pusat informasi desa online dengan maksud dan tujuan sebagai agar masyarkat dan desa dapat mandiri melalui pemanfaatan akses informasi dan teknologi dalam pembangunan desa. Kegiatan ini dalam bentuk pemberian fasilitasi bantuan sarana penunjang desa online yang dilaksanakan di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dan Desa Kiawa Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Kegiatan ini tersedianya masyarakat pedesaan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam usaha bersama di bidang pembangunan desa.

(ADVERTORIAL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULUT)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here