Sampurna Edukasi Pejabat di Sulut tentang Pentingnya Kode Etik BPK

0
163

Manado, SULUTREVIEW

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna menegaskan tentang pentingnya Kode Etik BPK, yakni sebagai rambu yang harus dipatuhi. Bukan hanya bagi pimpinan maupun para pemeriksa. Tetapi juga bagi lembaga perwakilan dan entitas BPK.

Sekaligus juga memberi kepastian bahwa pemeriksaan yang dilakukan benar-benar mengedepankan independensi, berintegritas, dan profesional.

Menurut Sampurna, peraturan terkait kode etik BPK, meliputi Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK dan Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE).

“Kode Etik BPK berisi nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, Integritas serta profesionalisme. Hal itu dilakukan dalam bentuk kewajiban dan larangan. Bahkan
peraturan ini juga memuat sanksi yang dapat dijatuhkan oleh MKKE ketika ada pelanggaran. Dan standarnya mengacu quality control dan quality assurance yang berlaku internasional,” ungkap Sampurna saat hadir di Workshop Implementasi Kode Etik BPK, di hotel Four Points, Rabu (28/1/2020).

Lebih jauh, melalui workshop tersebut, Sampurna berharap peraturan BPK dapat diimplementasikan pada setiap instansi pemerintah.

“Dharapkan juga pengelolaan keuangan negara di Sulawesi Utara, akan lebih akuntabel, ekonomis, efisien, dan berdaya saing,” tandasnya sembari berharap BPK dan pengelola keuangan daerah di Sulawesi Utara, akan saling memperkuat untuk menegakkan Kode Etik BPK.

“Melalui program accountability for all, BPK berkomitmen untuk membangun manajemen kerja atau kerangka kerja yang bertanggung jawab,” imbuhnya.

Sementara itu, dikatakan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, melalui workshop, pemerintah daerah akan lebih mengutamakan pengelolaan keuangan yang berlandaskan pada kinerja yang berintegritas. Dengan demikian akan menyasar penilaian BPK, yakni wajar tanpa pengecualian (WTP).

Olly juga menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah pusat yang memberikan perhatian besar terhadap pembangunan di Sulut.

Hal itu direalisasikan melalui kucuran dana sebesar Rp700 Miliar. “Sulut merupakan salah satu daerah prioritas, yang mendapatkan perhatian pemerintah pusat. Melalui pembangunan ini, kesejahteraan akan dirasakan secara merata oleh masyarakat,” jelasnya.

Dia menambahkan sejumlah daerah seperti Minahasa Utara, Wilayah Bolaang Mongondow bakal dibangun industri berteknologi tinggi. Dan selanjutnya Kota Bitung akan dijadikan sebagai daerah idustri perikanan.

Berbagai rencana kerja dan anggaran yang masuk tentunya menjadi bagian penting BPK dalam melakukan pemeriksaan maupun penilaian.

Turut hadir sejumlah bupati dan walikota, Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, pejabat di lingkup BPK maupun jajaran Pemprov Sulut.(srv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here