DPD RI Komitmen Kawal Pilkada Serentak Tahun 2020

0
147

Jakarta, SULUTREVIEW

Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Jafar Alkatiri  melakukan Kunjungan Kerja ke  Mamuju, Sulawesi Barat.

Kunjungan mengadakan dialog bersama Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) dan Forkompida,  Pimpinan KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten yang akan menyelenggarakan kontestasi Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Alkatiri didampingi Anggota komite I DPD RI diantaranya Almalik Pababari (Dapil Sulbar), Ahmad Bastian (Lampung), Abdul Rahman Thaha (Sulteng) dan Abdurrahman Abubakar Bahmid (Gorontalo).

Dalam sambutan, Jafar Alkatiri yang berasal dari Dapil Sulut, mengatakan dalam Kunker ke Sulbar ini Komite I DPD RI fokus pada dua tema sentral, yaitu persiapan Pilkada Serentak 2020 dan penataan daerah sebagai amanat dari UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jafar melanjutkan, Komite I DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal proses demokratisasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak ini, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh DPD RI.

“Ini semua kami lakukan dalam rangka memastikan bahwa proses demokratisasi ini dapat berjalan sesuai dengan asas demokrasi yang kita pilih, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta dapat menghasilkan pimpinan-pimpinan daerah yang legitimate dan credible serta mampu mensejahterakan masyarakatnya,” katanya Selasa(3/12/2019)

Komite I DPD RI meminta pihak penyelenggara dan pengawas di 4 Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di Sulbar untuk memaksimalkan ketersediaan anggaran yang sudah disepakati dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), imbuhnya.

“Kami sudah usulkan agar pilkada serentak berikutnya menggunakan anggaran dari APBN agar keuangan daerah tidak terbebani dan netralitas terjaga. Beberapa bagian dalam UU Pilkada harus direvisi dulu,” tegasnya.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Sulbar, Rahmat Sanusi menyambut baik upaya Komite I DPD RI yang akan memperjuangkan pembiayaan pilkada dari APBN. Sanusi menambahkan, menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak di Sulbar yaitu di 4 Kabupaten antara lain Pasangkayu, Majene, Mamuju Tengah dan Mamuju, masih ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan oleh penyelenggara pilkada yaitu KPU. Persoalan itu terkait data kependudukan yang akan menopang penyusunan Daftar Tetap Pemilih (DPT).

“Di keempat kabupaten itu kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan sangatlah rendah, terutama pembuatan KTP elektronik. Faktor anggaran dan sarana serta prasarana pendukung adminduk juga sangat menjadi kendala disini. Kami sudah usulkan agar ada petugas adminduk di setiap desa agar bisa menjemput data-data tersebut.”(rizal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here