Jakarta, SULUTREVIEW
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyarankan Pilkada kabupaten/kota dipilih oleh DPRD. Sebab, kalau langsung justru masyarakat akan terpolarisasi dalam politik kepentingan pragmatis dalam pilpres April 2019 lalu. Bukan saja terjadi money politics, tapi juga memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
“Belajar dari pilpres April 2019 lalu, sebaiknya pilkada kabupaten dan kota dipilih oleh DPRD. Hanya pilpres dan pemilihan gubernur (pilgub) yang dipilih langsung,” kata Nono dalam dialog kenegaraan ‘Pilkada Serentak dan tantangan Membangun Daerah’ di Kompleks DPD RI Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Hadir anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad, dan pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana, Maximus Ramses Lalongkoe.
Lebih lanjut Nono mengatakan dengan dipilih oleh DPRD, maka money politics, politik uang, dan potensi perpecehan di masyarakat bisa dikurangi. Sebab kata dia, jika semua dipilih langsung, maka rakyat akan mengalami tiga kali (pilpres, pilgub, dan kabupaten/kota) memiliki potensi perpecahan.
Mengapa? Mengutip ungkapan Bung Hatta, bahwa demokrasi itu akan berjalan dengan baik, jika tingkat ekonomi dan pendidikan sudah baik. “Selama ekonomi dan pendidikan masyarakat belum baik maka akan terus terjadi politik uang dan politik emosional, yang bisa memecah-belah persatuan bangsa dan negara,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan jika Komisi II DPR RI dan pemerintah sedang mewacanakan revisi UU Pilkada. Seperti pencalonan mantan Napi, yang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) diperbolehkan, perlu tidaknya PNS mundur, TNI/Polri dilarang berpolitik praktis, dan mengevaluasi penyelenggara pemilu dari TPS hingga KPPS, karena ratusan yang meninggal pada pemilu 2019 lalu.(rizal)
