MANADO, SULUTREVIEW
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Menurut Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Sulut, Eko Irianto bahwa
hal itu penting untuk dilakukan. Pertimbangannya, karena nilai prospeknya sangat baik ke depan.
Itulah sebabnya, Kantor Perwakilan BI Sulut menginisiasi penyelenggaraan program kegiatan Festival Ekonomi Syariah (Fesyar), yang merupakan pertama kalinya di Sulut.
“Ada norma-norma yang dipakai dalam ekonomi syariah. Kita bisa melakukan pelayanan apa saja, yang selama ini belum optimal penanganannya. Padahal, Indonesia khususnya Sulawesi Utara memiliki potensi besar terhadap produk-produk halal,” ungkapnya di sela-sela pembukaan Fesyar yang digelar di Manado Town Square, Jumat (6/9/2019).
Lanjut kata Irianto, bicara norma halal itu tidak berlaku hanya untuk umat Muslim saja, tetapi berlaku untuk semua. Lebih lagi Sulut yang saat ini tengah gencar meningkatkan pariwisata.
“Makanan yang halal itu bisa dimakan oleh semua. Kalau di luar negeri, pasarnya ada dan pasar itu terbuka untuk Indonesia,” ujarnya sembari menambahkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah tertinggal dibanding negara lainnya.
“Meski Indonesia negara Muslim tetapi tertinggal dari negara lain yang lebih dulu mengembangkan ekonomi syariah dan keuangan syariah. Kita bisa melihat Malaysia dan Inggris yang menjadi kiblatnya pengembangan produk halal. Kalau kita ingin mendalami ekonomi keuangan syariah di Indonesia, maka kita perlu belajar dari Malaysia dan Inggris,” tukasnya.
Indonesia, sebut Irianto memiliki konsumen. Bahkan saat ini, dengan skill yang dimiliki negara Thailand juga menjadi dapur halal.
“Thailand masuk ke tahap berikutnya sebagai dapur halal. Dan perlu diketahui potensi pasarnya, semakin terbuka. Jangan sampai Indonesia kehilangan kesempatan yang besar,” tandasnya.
“Untuk itu melalui kegiatan Fesyar, Bank Indonesia berupaya mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Biro Ekonomi Provinsi Sulut, Hanny Wajong mengatakan bahwa Sulawesi Utara tetap menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah, yaitu sebesar 7,66 persen. Sementara angka pengangguran di Sulawesi Utara pada Agustus 2018 sebesar 6,86 persen, turun 0,32 poin dalam setahun terakhir.
“Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah ini telah turut menjadikan program ODSK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan) mendulang sukses. Di mana program ODSK telah menerima penghargaan TOP 99 Inovasi Pemerintah Daerah, serta Penghargaan Adhi Puma Prima Award, sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah se-pulau Sulawesi,” jelas Wajong.
Terkait penghargaan, pada bulan Juli tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga ditetapkan sebagai salah satu provinsi terbaik di Indonesia dalam hal pengendalian inflasi daerah.
Tidak dipungkiri, segenap jajaran Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara beserta seluruh masyarakat Sulawesi Utara turut andil dalam menorehkan berbagai capaian pembangunan di daerah ini, serta senantiasa memberikan dukungan terhadap setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara,” sebutnya.
“Dalam menghadapi peluang dan tantangan ke depan, kita harus terus bersinergi untuk menorehkan capaian-capaian signifikan dan membanggakan serta memberikan dampak bagi kemajuan daerah,” imbuhnya.
Wajong berharap kiranya Fesyar ini akan semakin memacu peningkatan ekonomi lokal maupun nasional, sehingga muaranya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terlebih khusus bagi penguatan ekonomi syariah.
“Ke depannya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara masih sangat mengharapkan sinergitas dan dukungan dari segenap pihak, termasuk Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, dalam rangka mendorong laju perekonomian dan pembangunan daerah,” kuncinya.(srv)
