web analytics

Sulut Zona Merah Karhutla, Gubernur Alokasikan Dana APBD Rp5 Miliar

Sulut Zona Merah Karhutla, Gubernur Alokasikan Dana APBD Rp5 Miliar

Manado, SULUTREVIEW

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) .

Tindakan tersebut direspon dengan menggelar rapat koordinasi yang melibatkan pemangku kepentingan bersama TNI/Polri.

Tujuannya agar Sulut yang masuk zona merah karhutla, secara sigap dapat diantisipasi dan dikendalikan.

“Rakor ini untuk meneruskan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, yakni untuk menindaklanjuti hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Olly di sela-sela rakor pengendalian dan penanggulangan karhutla yang digelar di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Kamis (15/8/2019).

Olly menyebut bahwa Presiden Jokowi beberapa waktu lalu menggelar rakor nasional yang dihadiri 10 gubernur dari sejumlah daerah yang rawan karhutla termasuk Sulut.

Wilayah seperti Bolaang Mongondow, Tomohon, Minahasa Selatan, Bitung menjadi daerah yang perlu diantasipasi.Untuk mengantisipasinya TNI dan Polri wajib melakukan penanggulangan. Bahkan Presiden sampai mengatakan akan mencopot aparat yang tidak dapat mengatasi karhutla,” kata Olly.

Menariknya, untuk menyokong operasional TNI/Polri yang memang minim anggaran, Olly menyebutkan siap mengalokasikan dana sebesar Rp5 miliar.

“Saat ini kita tengah membahas APBD Perubahan, kita akan siapkan dana penanganan kebakaran hutan. Hal ini untuk antisipasi jangan sampai terjadi kebakaran baru kita bergerak,” tandasnya sembari meminta agar kebijakan yang sama juga dilakukan kabupaten/kota, meski nominalnya tidak sama.

Olly juga mengungkapkan dampak karhutla yang dapat memunahkan satwa endemik, yakni Tarsius.

“Tarsius, yang adalah kera-kera kecil mulai punah karena kebakaran hutan. Hal hal seperti ini harus diantisipasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulut, Roy Tumiwa merinci kawasan hutan dan areal penggunaan lain di Sulut, tercatat seluas 1,521,090.57 hektar. Dengan rincian luas kawasan hutan 764,739 hektar, luas areal penggunaan lain 756,351.57 hektar, luas fungsi konservasi 314,965 hektar, luas fungsi produksi 287,990 hektar dan luas fungsi lindung 171,784 hektar.

“Tujuan rakor adalah terciptanya komunikasi, sinergitas gerakan antisipasi dan pengendalian sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka membangun kesadaran dan antisipasi dini kebakaran hutan dan lahan. Juga membangun komunikasi dan sinergitas antar stakeholder dan menyamakan persepsi dan tindakan cepat jika terjadi kebakaran,” tukasnya.

Sementara itu, Pangdam XIII/ Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang mengatakan bahwa pihaknya menyatakan siap membantu penanggulangan bencana alam.

“Polroli akan menyiapkan dan mengerahkan kekuatan untuk dapat memberi bantuan pemadaman karhutla. Bahkan menyiapkan dan mengerahkan kekuatan untuk membantu tugas Pemda dalam penanggulangan pengendalian bencana karhutla termasuk evakuasi bila diperlukan. Berikut menyiapkan dan mengerahkan kekuatan untuk membantu kepolisian dalam tugas pengamanan penanggulangan dan pengendalian karhutla,” tandasnya.

Senada disampaikan Wakapolda Sulut, Brigjen Pol Drs Alexander Marten Mandalika, bahwa Polri akan menyiapkan personelnya secara maksimal.

“Selain itu kami juga mengubah mindset dan mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan proses pembakaran saat akan membuka lahan. Kami juga memberikan simulasi bagaimana mengantisipasi dan mengendalikan kebakaran hutan,” ujarnya.(eda)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply