Jakarta, SULUTREVIEW
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey turut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2019, yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Pada Rakornas yang dipimpin Presiden Jokowi (Jokowi) itu turut dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan seluruh Gubernur, Pangdam, Kapolda se-Indonesia.
Menariknya, pada pertemuan tersebut, Jokowi meminta para pemangku kepentingan seperti para gubernur, Pangdam, Kapolda dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Usahakan agar jangan sampai ada kejadian baru bergerak, api sekecil apa pun segera padamkan, karena kerugian gede sekali kalau kita hitung,” kata Jokowi.
Presiden menegaskan, sesuai aturan main untuk Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu, bahwa jika tidak dapat mengatasi Karhutla siap-siap dicopot.
“Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi, juga kepada Kapolri dengan perintah yang sama untuk mencopot yang tidak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.
Presiden juga meminta kepada Pemda, Gubernur, Bupati, Walikota agar dapat mem-backup karena kerugian ekonomi yang diakibatkan Karhutla akan besar sekali.
“Jadi Pak Panglima dan Pak Kapolri, saya ingatkan lagi masih berlaku aturan main kita. Aturannya simpel saja, karena saya engga bisa nyopot gubernur, engga bisa nyopot Bupati atau Walikota, jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai, ada api sekecil apapun segera diselesaikan sudah,” sambung Presiden.
Ia mengingatkan, masing-masing punya infrastruktur organisasi sampai ke bawah, di desa ada Kamtibmas ada Babinsa ada semuanya. Mestinya itu begitu muncul kecil ketahuan dulu.
Presiden merasa perlu menyampaikan kembali aturan main itu karena mungkin ada Kapolda baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Pangdam baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Danrem, ada Kapolres baru yang belum tahu aturan mainnya.
“Aturan mainnya tetap, jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan, jangan tunggu sampai membesar. Saya nggak perlu segera bicara banyak-banyak karena semua sudah tahu lah cara menanganinya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa, nggak perlu kita ulang-ulang,” tutur Presiden.
Jadi, lanjut Presiden, yang pertama prioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu termonitor, selalu terpantau. Kedua, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, kalau musim panas di cek bener dan harus dilakukan secara konsisten, tinggi permukaan air tanah gambut agar tetap basah dijaga terus terutama di musim kering.
Kemudian yang ketiga sesegera mungkin pemadaman api kalau memang ada api. Jangan biarkan api itu membesar, langkah-langkah water bombing yang kalau sudah terlanjur gede itu juga tidak mudah, tapi memang harus dilakukan kalau api sudah besar.
“Terakhir saya minta langkah-langkah penegakan hukum, saya lihat ini sudah berjalan cukup baik, saya pantau, saya monitor di lapangan dilakukan tanpa kompromi,” ucap Jokowi.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di hampir semua provinsi. Pada tahun 2015 lalu, kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan ini mencapai Rp221 trililun dan mencakup 2,6 juta hektar.
Selanjutnya pada tahun 2018, angka tersebut telah berhasil diturunkan hingga mencapai 81 persen. Namun ada kecenderungan jika angka kebakaran hutan dan lahan menunjukkan gejala kenaikan.(srv)
