Program ODSK Sasar Wilayah Perkotaan

Manado, SULUTREVIEW

Di tengah tekanan ekonomi global, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus melakukan percepatan yang memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga dari terobosan tersebut, Sulut mampu mencapai level persentase di atas 6,01, jauh di atas rata-rata nasional.

Namun demikian, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey berupaya untuk mempertajam program OD-SK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan) di wilayah perkotaan.

“Kita perlu mengurus kemiskinan dan pengangguran yang ada di perkotaan atau Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) Perkotaan!,” kata Gubernur Olly saat menyampaikan KUA-PPAS T.A 2020 dan KUA-PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulut di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (22/7/2019)

Hal itu bukan tanpa alasan. Gubernur Olly menuturkan bahwa intervensi pembangunan dalam menurunkan kemiskinan dan pengangguran di tingkat perdesaan melalui program OD-SK cukup berhasil.

Menurut Olly, berdasarkan data BPS, jika dilihat dari daerah tempat tinggal, pada periode September 2018-Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 3,4 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan berkurang 0,70 ribu orang.

Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 4,82 persen menjadi 5,01 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 10,57 persen menjadi 10,56 persen.

“Biasanya tren menunjukkan bahwa kenaikan angka kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan, tetapi fakta kali ini berbeda. Justru angka kemiskinan di perkotaan naik signifikan, dan kemiskinan di perdesaan menurun,” ungkap Olly.

Lanjut Olly, data BPS terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mencatat hal yang sama. Diketahui, jumlah pengangguran di Sulut pada Agustus 2018 sebesar 6,86 persen, turun 0,32 poin dalam setahun terakhir.

“Pengangguran di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di perdesaan. Bila dibandingkan dengan bulan Agustus tahun sebelumnya terlihat bahwa pada Agustus 2018 pengangguran di perkotaan meningkat, sebaliknya di perdesaan mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini kemungkinan didorong oleh adanya pembangunan sarana dan prasarana di perdesaan, kinerja sektor pertanian tanaman pangan serta kemudahan untuk berusaha mikro kecil dan menengah,” ungkap Olly.

Tambah Olly, salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Sulut  untuk menurunkan angka kemiskinan adalah mempertajam program ODSK, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan dan kesehatan, memperbanyak alokasi pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan alokasi bansos yang tepat sasaran serta menjaga stabilitas harga dalam hal ini inflasi.

“Bulan Juli tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan sebagai salah satu Provinsi terbaik di Indonesia dalam hal pengendalian inflasi daerah. Perbaikan indikator kesejahteraan rakyat itu terus diupayakan di tengah dinamika-dinamika yang terjadi,” imbuh Olly.

Lebih jauh, Gubernur Olly menerangkan tema rencana kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi peluang dan tantangan di tahun 2020, yaitu memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan infrastruktur.

“Tema tersebut mewarnai tujuh prioritas pembangunan Sulut yang terdiri dari : penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; pemantapan sumber daya manusia; pariwisata, ketahanan pangan dan industri ekonomi kreatif; pemerataan infrastruktur; ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan sukses Pemilu Kepala Daerah; Reformasi Birokrasi; serta Mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup,” imbuh Olly.

Rapat paripurna turut dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen dan para Pejabat Pemprov Sulut.(eda/ist)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *