Manado, SULUTREVIEW
Perhatian dan kepedulian Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun wilayah perbatasan, yakni pulau terluar, tertinggal dan terpencil (3T) yang dituangkan melalui program Nawacita, kini menyasar Miangas dan Marore.
Asisten Pemerintahan Setdaprov Sulut, Edison Humiang mengakui wilayah perbatasan sangat membutuhkan sentuhan pembangunan. Sebab, ukuran kemajuan wilayah perbatasan merupakan harga diri dan kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pak Presiden Jokowi merupakan presiden yang pertama datang ke Miangas. Hal ini menjadi bukti bahwa presiden sangat peduli pada kemajuan wilayah perbatasan. Sekaligus juga komitmen untuk membangun dari pinggiran,” ungkap Humiang saat membuka workshop Pengelolaan Infrastruktur Fisik, Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintah Kawasan Perbatasan di Hotel Arya Duta, Selasa (2/6/2019).
Saat ini Pemprov Sulut melalui kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK), kata Humiang berupaya menggiring dana pembangunan infrastruktur.
“Sasaran DAK saat ini adalah wilayah kecamatan yang ada di pulau terluar, tertinggal dan terpencil, sehingga dapat menikmati fasilitas pembangunan,” ujarnya.
Diketahui, Provinsi Sulut saat ini memiliki 287 pulau, yang terdiri dari 59 berpenghuni dan 228 belum berpenghuni dengan 12 pulau terluar di mana 2 di antaranya yaitu Miangas dan Marore yang berhadapan langsung dengan Filipina.
“Harus dipahami bahwa 12 pulau terluar yang ada di Provinsi Sulut merupakan garda terdepan bangsa dan bukti harga diri bangsa serta merupakan bagian dari spirit ideal menjadi benteng tetap tegaknya NKRI,” tambah Humiang.
Fasilitas wilayah perbatasan yang minim, seperti telekomunikasi masih menjadi penyebab keterisolasian masyarakat pulau kecil terluar. Apalagi bila cuaca buruk, maka kapal yang melayani rute wilayah perbatasan ikut tersendat. Berikut kurangnya pengawasan terhadap illegal dan tindak kriminal lainnya seperti barang, obat terlarang dan senjata api. Bahkan dari aspek sosial, seperti kebutuhan air bersih, dokter dan perumahan guru masih terlihat kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga.
“Penyebaran penduduk yang tidak merata dan bahkan dari 12 pulau kecil terluar ada tiga yang tidak berpenghuni, yakni pulau Intata Batubawaikang, Bongkil memiliki potensi dijadikan tempat mangkalnya teroris internasional,” sebutnya.
Sebelumnya, Kabid Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan, Ricky Rumopa mengatakan pijakan program kegiatan dan rencana pembangunan wilayah perbatasan, harus terus mampu mengcover setiap aspek kebutuhan daerah perbatasan sesuai dengan karakteristik daerah itu sendiri.
“Daerah perbatasan negara yang bercirikan kepulauan seperti Sulut haruslah memiliki model pembangunan yang berbeda dengan daerah pada umumnya. Pembangunan perbatasan harus dilakukan secara bersama-sama dengan tekad dan komitmen,” tandasnya.
“Mempertimbangkan berbagai tantangan serta peluang yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan perbatasan, Provinsi Sulut memerlukan suatu transformasi percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur, fisik dan kesejahteraan rakyat, sebagai salah satu wujud pelaksanaan visi dan misi OD-SK,” imbuhnya.
Lebih jauh, sambung Rumopa, pendekatan pembangunan kawasan perbatasan, selama ini dilakukan secara parsial dan berbau sektoral.
“Wilayah perbatasan harus dikelola dengan dua pendekatan yaitu pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach), untuk itu memerIukan koordinasi pelaksanaan pembangunan potensi kawasan perbatasan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” tukasnya.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Sulut, Jemmy Gagola mengungkapkan kawasan perbatasan yanh dianggap sebagai pinggiran negara, sebenarnya menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.
“Karena itu perlu diupayakan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah,” tutupnya.
Melalui workshop infrastruktur ini akan diusulkan indikasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan tahun 2021.(eda)
