Manado, SULUTREVIEW
Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Drs Steven Kandouw menggugah mindset para kepala daerah agar tidak menilai realisasi anggaran dan pembangunan fisik secara parsial. Sebab fokus pembangunan adalah pemerataan dan kesejahteraan rakyat.
“Kabupaten/kota, semuanya pasti kebagian. Jangan dilihat parsial, baik pembangunan maupun anggarannya. Mari kita lihat secara keseluruhan,” kata Kandouw saat menghadiri Pra Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulut, yang digelar di Hotel Aryaduta, Selasa (26/3/2019).
Contohnya saja, di Minahasa Utara (Minut), yang saat ini tengah digenjot pembangunan jalan tolnya. “Jangan sampai ada anggapan hanya Minut saja yang mendapat perhatian. Tidak seperti itu, masing-masing daerah akan dibangun sesuai dengan yang menjadi kebutuhan,” tukasnya.
Pra Musrenbang yang dihadiri perwakilan kabupaten/kota, Kandouw kembali menjelaskan tentang tujuh prioritas pembangunan Sulut yang mencakup berbagai bidang antara lain, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pendidikan, pemantapan Sumber Daya Manusia, ketahanan pangan, pariwisata dan industri ekonomi kreatif, pemerataan infrastruktur, trantibmas hingga agenda Pemilu yang digelar serentak 17 April 2019.
“Untuk mewujudkan 7 tujuh prioritas pembangunan daerah ini dapat diwujudkan dengan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan perencanaan pembangunan. Harus ada sinkronisasi kebijakan perencanaan mulai dari pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional,” ungkap Kandouw.
Kandouw juga menerangkan tentang berubahnya paradigma perencanaan pembangunan sejak tahun 2017 bahwa maidset money follow function telah berubah menjadi money follow program yang lebih menyentuh dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian program yang direncanakan telah berorientasi pada manfaat untuk rakyat dan mengedepankan skala prioritas untuk mencapai keberhasilan pembangunan.
Di sisi lain, Kandouw mengatakan bahwa tidak selamanya semua tugas dan fungsi, akan dibiayai secara merata. Bisa saja, kegiatan yang tujuannya sama disatukan. “Dalam menjalankan program memerlukan akselerasi. Sehingga ada pemangkasan terhadap program yang secara nomenklatur lebih berpihak kepada asas yang memiliki nilai dan manfaat bagi rakyat,” kata Kandouw.
Pada kesempatan yang sama, Kandouw memantau langsung simulasi perencanaan dan penganggaran yang menggunakan program e-planning yang diterapkan dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Sulut tahun 2020 nanti. Di mana tahun tersebut merupakan tahun ke empat kepemimpinan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw.
Diketahui, penerapan e-planning bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal. Artinya, melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, sebagai salah satu inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel.
Selanjutnya, Ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw (AA) menyampaikan aspirasinya di pembahasan Pra Musrenbang.
Menurut AA, pembahasan Pra Musrenbang diharapkan dapat menjawab dan mengakomodir berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.
“Ada begitu banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu saya temukan di lapangan saat bertemu dan bertatap muka dengan mereka,” ujarnya.
Lanjut kata AA, apa yang dikeluhkan masyarakat sebenarnya sederhana, yakni permasalahan sehari-hari.
“Contohnya saja seperti pembangunan di sempadan sungai. Kemudian bencana banjir, apa yang menjadi penyebab dan bagaimana cara penanganannya. Nah, hal-hal seperti itulah yang diharapkan dapat diselesaikan,” sebutnya.
Intinya, AA menegaskan agar pembahasan Pra Musrenbang RKPD, dapat menjawab seluruh aspek yang dibutuhkan masyarakat. Pastinya yang membawa perubahan dan kesejahteraan.
Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI, Drs Sumedi Andono Mulyo MA PhD mengatakan MusrenBNg adalah upaya untuk memilih kegiatan prioritas yang mampu mengatasi masalah. Hal itu telah diwujudkan melalui e-planning.
“E-planning adalah instrument atau alat untuk memilih kegiatan yang sesuai dengab skala prioritas. Artinya bahwa proses perencanaan dilakukan secara transparan, karena bisa dilacak,” ujarnya sembari menambahkan bahwa penanggulan kemiskinan di Sulut yang capaiannya melampaui nasional, sebagai parameter di lapangan bahwa perencanaan yang dilakukan mampu menjawab masalah masyarakat.(eda)
