Pontak, SULUTREVIEW
Kunjungan kerja (kunker) Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE ke Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dirangkaikan dengan berbagai kegiatan penting.
Salah satunya, peletakan batu pertama gedung GMIM Efrata Pontak Satu serta peletakan batu dan pencanangan objek wisata Gunung Payung Poopo.
Gubernur Olly yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen SE MS, ketika berada di GMIM Efrata Pontak Satu memuji inisiatif dari masyarakat Pontak Satu yang berusaha untuk membangun gedung ibadah ini. Disamping itu juga mengingatkan bahwa program gereja dan pemerintah tetap harus berjalan bersama.
“Tugas pemerintah dan tugas gereja tidak jauh-jauh berbeda itu seiring sejalan. Tujuannya sama untuk hidup sejahtera aman dan damai,” kata Gubernur.
Sejalan dengan itu, Gubernur menjelaskan bahwa fasilitas yang sekarang ini dapat dirasakan oleh masyarakat Sulut secara khusus masyarakat Pontak Satu tidak lain dan tidak bukan karenan peran Presiden Jokowi.
“Program Presiden Jokowi sangat bermanfaat buat Sulawesi Utara, pertumbuhan ekonomi Sulut naik terus, pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional diangka 6,1 persen,” terang Gubernur.
Seusai itu, rombongan Gubernur bertolak menuju Poopo pada agenda Peletakan Batu dan Pencanangan Objek Wisata Gunung Payung Poopo. Gubernur melihat bahwa pencanangan ini sangat baik. Mengingat salah satu program Pemerintah Sulawesi Utara yakni menjadikan Sulut sebagai pusat destinasi pariwisata.
“Program pemerintah provinsi tentang pariwisata sangat penting untuk menunjang perekononian di Sulawesi Utara,” kata orang nomor satu di Sulut ini.
Gubernur mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak pernah melupakan masyarakat Sulawesi Utara secara khusus masyarakat Minsel baik lewat mendorong objek pariwisata ataupun pertanian (yang juga didalamnya kelompok tani). Begitu juga halnya dengan kartu indonesia sehat, dana desa, PKH, kartu indonesia pintar yang merupakan program Presiden Jokowi.
Dijelaskannya bahwa harus ada sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sehingga apabila ada yang menghalang-halangi program pemerintah dalam membangun daerah dapat segera teratasi.(eda)