Manado, SULUTREVIEW
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara, Kwinhatmaka bersama tim menyodorkan empat poin penting yang wajib dilaksanakan Gubernur Sulut, Olly Dondokaambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw bersama jajaran dalam menjalankan kinerja pemerintahan.
Menurut Kwinhatmaka hasil pengawasan yang disampaikan sebagai rekomendasi merupakan peringatan dini agar jajaran Pemprov Sulut tetap berpola pada ketentuan.
“Ada empat poin penting yang kami sampaikan yakni terkait pembangunan proyek strategis nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset dan peningkatan tata kelola,” ungkap Kwinhatmaka saat keluar dari ruang kerja gubernur, Rabu (13/2/2019).
Lanjut kata dia, pembangunan proyek strategis nasional yang mencakup pembangunan bendungan Lolak dan Kuwil perlu diseriusi, jangan sampai pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai target. Pasalnya, hal ini juga berkaitan dengan pembebasan lahan serta pemanfaatan dana talangan.
“Kami menyampaikan hasil pengawasan tidak seperti BPK yang melakukan audit. Tetapi kami fokus pada pelaksanaan pembangunan nasional yang meliputi proyek strategis nasional batas melakukan review tata kelola. Hambatan apa yang dihadapi, bagaimana dengan pengadaan barang dan jasa. Berikut regulasinya lalu pendanaannya dan lahannya, yang biasanya dikaitkan dengan proyek strategis nasional,” jelasnya.
Untuk review penyerapan anggaran, kata Kwinhatmaka, BPKP telah melakukan pemantauan dan monitoring serta fasilitasi.
“Biasanya kita lakukan setiap triwulan melalui aplikasi secara online supaya pemerintah pusat juga langsung tahu progress pembangunan nasional. Kita mendorong pemerintah untuk meningkatkan tata kelola,” tukasnya.
“Untuk ruang fiskal kami merekomendasikan agar Pemprov Sulut mengoptimalisasi PAD, pendapatan pajak dan PBB supaya maksimal,” ujarnya sambil menambahkan bahwa opini WTP dari BPK tetap dapat dipertahankan, salah satunya adalah mengupayakan tata kelola yang baik.
“Secara umum hasil pengawasan tidak ada yang mengkhawatirkan. Itulah mengapa kita memberikan peringatan dini, agar jalannya pemerintahan dan tata kelola anggaran sesuai dengan aturan yang ada,” kuncinya.(eda)
