Manado, SULUTREVIEW
Kemajuan pariwisata di Sulawesi Utara (Sulut) yang berhasil ditorehkan dalam tiga tahun terakhir, tak bakalan langgeng jika pelaku pariwisata yang ada di dalamnya melempem. Butuh passion dan gairah agar sektor yang jadi andalan di Bumi Nyiur Melambai ini berdampak bagi kesejahteraan rakyat.
Itulah sebabnya, untuk menakar seberapa jauh peran pelaku pariwisata, Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulut menginisiasi kegiatan Forum Koordinasi Lintas Sektor Pariwisata yang digelar di hotel Sutan Raja Minahasa Utara (Minut), Rabu (13/2/2019).
Disebutkan Asisten Bidang Ekonomi Provinsi Sulut, Rudy A Mokoginta, Sejak ditetapkannya pariwisata sebagai salah satu motor pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), sejauh ini telah menunjukkan geliat positif. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi Sulut yang mencapai 6,01% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5.27%.
“Angka kemiskinan juga turun di mana hingga 2018 berada di level 7.59% atau menurun jauh disbanding 2016 yang sebesar 8.20%. Demikian juga dengan angka pengangguran yang mampu ditekan hingga 6,86% di tahun 2018,” ungkapnya.
Sector pariwisata, lanjut Mokoginta, di tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Sulut, sejak 2015 sebanyak 27.059 orang, meningkat menjadi 48.288 orang di tahun 2016. Di tahun 2017 berhasil mencapai angka 86.976 kunjungan dan pada 2018 dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 113.255 dari target 100 ribu orang. Sementara target 2019 dapat mencapai 150 ribu orang.
“Namun dari capaian membanggakan tersebut ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, guna perbaikan yang lebih baik lagi,” tandasnya.
Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pariwisata Daerah, Daniel A Mewengkang, forum koordinasi lintas sektor pariwisata harus dapat bersinergi, guna menyamakan persepsi dan komitmen dalam mencapai sasaran pembangunan pariwisata. “Namanya forum koordinasi jadi mengupdate apa yang terjadi apa yang perlu dikomunikasikan tanpa ada latar belakang kepentingan lainnya. Bahkan juga mensinergikan berbagai agenda atau kegiatan event pariwisata agar tak terjadi tumpang tindih,” tukasnya.
Ditambahkan Kepala Bidang Pengembangan, Kelembagaan Kepariwisataan, Dra Ivonne Kawatu, kegiatan lintas sektor melibatkan bidang pelayanan yang meliputi Kepabeanan, Imigrasi, Balai Karantina. Berikut keamanan PAM Obvit Polda Sulut, Dinas PU, PAM, PLN, Kominfo, Perhubungan, Asosiasi Pariwisata dan Satgas Pariwisata serta Badan Taman Nasional Bunaken.(eda)
