Pelabuhan Bitung Turun Kelas, Humiang Lapor ke Staf Presiden

0
481

Manado, SULUTREVIEW

Status otoritas pelabuhan Bitung yang bakal ditetapkan sebagai International Hub Port (IHP) ternyata turun kelas, dari kelas I ke kelas II atau dari pengelolan eselon 2b ke 3a. Hal ini sangat disayangkan, mengingat pelabuhan Bitung tengah dalam proses pengembangan.

“Sangat memiriskan, di satu sisi pelabuhan Bitung akan dikembangkan menjadi gate baru bagi pintu perekonomian di daerah kita, tetapi statusnya justru dipangkas,” ungkap Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs Edison Humiang MSi, dalam kesempatan kunjungan kerja Kedeputian V Kantor Staf Presiden Dalam Rangka Monitoring Evaluasi Terhadap Program Prioritas Kemaritiman di  ruang FJ Tumbelaka, Jumat (12/10/2018).

Lanjut kata Humiang, pelabuhan Bitung layak dikembangkan. Sebab pelabuhan lainnya seperti Tanjung Priok ibarat rumah sakit yang full. Jadi seharusnya Bitung mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari pusat. Sebab berdasarkan kebijakan Presiden telah berkomitmen untuk membangun dari pinggiran.

“Membangun Indonesia itu bukan hanya di wilayah Barat. Tetapi juga wilayah Timur. Karenanya kami minta agar hal ini dapat disampaikan kepada Presiden,” ujarnya sembari menambahkan pelabuhan Bitung merupakan pelabuhan strategis untuk international hub port sebagaimana aturan sistem Online Single Submission (OSS).

“Hal ini sangat riskan bagi koordinasi kedinasan. Sekaligus mengurangi otoritas IHP yang harusnya eselon IIA minimal,” ujarnya.

Laporan turunnya status yang disampaikan Dinas Perhubungan Pemprov Sulut, terkait status otoritas pelabuhan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bitung, jelas Humiang diharapkan ada tindak lanjutnya. Apalagi Bitung merupakan pelabuhan alam yang tidak pernah mengalami sedimentasi maupun pengerukan.

“Potensi pelabuhan Bitung ini sangat erat dengan geliat perekonomian. Jangan sampai turunnya status akan berdampak bagi investasi di Sulut,” tegasnya.

Senada disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Dra Lynda Watania MM,  bahwa perubahan status akan menganggu investasi di Sulut. Di mana Pemprov Sulut saat ini, tengah berupaya melakukan percepatan pengembangan Kota Bitung sebagai IHP dan Kawasan Ekonimi Khusus.

“Kami berharap KSOP yang berada di pelabuhan Bitung tetap dipertahankan eselonnya. Akan sangat janggal sekali jika KSOP sebagai kapasitas pemerintah statusnya diturunkan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Deputi V Staf Kepresidenan bidang Maritim, Alan Frendy Koropitan PhD yang adalah dosen IPB, sangat menyayangkan hal tersebut.

“Pelabuhan Bitung sudah menjadi pelabuhan internasional, tetapi kenapa harus turun status. Apakah produksinya turun lantas kelasnya turun. Kita akan turun lapangan untuk selanjutnya kita sampaikan kepada Presiden. Kita akan undang kementerian dan lembaga terkait,” ujarnya.(eda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here