Jadi Prime Over, Pengembangan Pariwisata Sulut Disokong Dana Rp200 Miliar

MANADO, SULUTREVIEW

Terpuruknya harga komoditas unggulan Sulawesi Utara(Sulut), seperti kelapa dan pala, perlu diimbangi dengan menggenjot sektor lainnya, dalam hal ini pariwisata.

Menyadari hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven OE Kandouw menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulut, pada 2019, secara totalitas mendorong sektor unggulan dengan sokongan dana yang fantastis, yakni sebesar Rp200 miliar.

Dana tersebut, menurutnya sebagai upaya pengembangan infrastruktur pariwisata, tepatnya yang berada di Likupang Minahasa Utara.

“Pembebasan lahan sudah jalan, demikian juga dengan konstruksi. Karena investor memang maunya kawasan ekonomi khusus pariwisata jadi dulu,” katanya di Forum Koordinasi Lintas Sektor Pariwisata yang digagas Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulut, di hotel Grand Puri Manado, Kamis (20/9).

Di sisi lain, Kandouw mengatakan bahwa pengembangan pariwisata Sulut masih belum tergarap. Hal ini perlu dilakukan pembenahan sehingga pencapaiannya sesuai dengan ekspektasi.

“Kita harus berbenah. Sebab ibarat menjual barang, pariwisata itu yang kita jual adalah eventnya. Keindahan alamnya, kuliner hingga pelayanannya. Hal ini yang masih harus dimaksimalkan,” tandasnya.

Tercapainya pengembangan pariwisata, kata dia lebih optimal jika ada sinergitas dengan kabupaten/ kota. Berikut revolusi industri generasi 4, di mana dalam media sosial telah disiapkan aplikasi yang menawarkan layanan kemudahan.

“Dan ternyata, semua pelaku pariwisata memanfaatkan media sosial baik promosi dan jualan paket. Di mana menurut survey, booking tiket dari traveler, 60 persen pembelian dilakukan lewat media sosial,” tukasnya sembari menambahkan agar Sulut juga dapat menerapkannya.

“Hal ini harus diterapkan, agar Sulut tidak ketinggalan dengan yang lain,” ujarnya.

Selain itu, Kandouw juga mengatakan bahwa keamanan,
adalah prioritas yang tak dapat diabaikan.

“Kemanan adalah penting bagi pariwisata. Apalagi desa-desa wisata, berikan kesempatan kepada desa untuk mengelolanya. Sementara itu, untuk standar fasilitas  hotel, juga harus diperhatikan, contohnya alat kebakaran. Demikian dengan masalah higienis makanan, harus dijaga. Sedangkan untuk tranportasi laut, kapal-kapal wisata harus memakai live jaket. Kapalnya harus bermesin ganda serta dilengkapi alat komunikasi. Jika didapati tidak memenuhi standar keamanan izinnya harus dicabut. Karena ini menyangkut nyawa manusia, tegas Kandouw.

Tak kalah pentingnya adalah atraksi. Karena itu ketika merencanakan calendar event, kabupaten/kota diharapkan untuk melakukan koordinasi.

“Perbanyak atraksi dan event untuk menarik minat wisatawan. Kalau pun saat ini tingkat kunjungan wisatawan tumbuh signifikan. Namun jangan berpuas diri,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan, Kelembagaan Kepariwisataan Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulut, Dra Ivonne Kawatu melaporkan kegiatan koordinasi sebagai forum untuk mensinergikan serta mencari solusi dari berbagai kendala dan permasalahan yang terjadi.

“Kegiatan koordinasi kepariwisataan ini sangat penting, terutama dalam menindaklanjuti berbagai permasalajan yang ada. Hal ini sudah kami lakukan di Boltim dan Sitaro,” katanya.

Turut hadir, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Daniel Mewengkang SE MSi.(hilda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *