JAKARTA, SULUTREVIEW
Pengamat Politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan beberapa faktor para kepala daerah, baik yang mantan maupun yang masih menjabat, secara terbuka mendukung calon presiden (capres) petahana, Joko Widodo (Jokowi).
Namun dia menilai tidak ada yang melarang para kepala daerah menjadi juru kampanye baik di Pilkada maupun Pilpres.
“Soal etika politik atau fatsun politik dan soal tekanan politik akan berpengaruh,” kata Pangi dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018).
Dicermati fenomena itu, lanjutnya sudah terjadi sejak lama. Di Partai Demokrat bahkan ada surat edaran yang menyebutkan, jika nantinya Demokrat mengusung pasangan cagub-cawagub pada gelaran pilkada di salah satu daerah, maka ada konsekuensi harus mendukung calon presiden dari Partai Demokrat.
“Nah surat itu pernah beredar dan jadi polemik,” terangnya. Bahkan PDI Perjuangan menyebutkan siapa pun kader PDIP yang diusung jadi kepala daerah adalah petugas partai. Namun, dukungan yang mengalir itu, mungkin saja ada tekanan politik.
Bisa saja ada mantan kepala daerah mendukung calon petahana karena ingin bermain aman atas masalah yang mungkin menjeratnya,” tambahnya.
Sedangkan politisi PKS Nasir Djamil mengatakan belakangan ini sejumlah partai politik memang semakin gencar mengambil ancang-ancang akan mengerahkan seluruh kepala daerahnya yang mereka usung saat Pilgub, Pilbup juga Pilwako untuk membantu pemenangan calon presiden yang diusung oleh partai yang bersangkutan.
“Karena itu menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, terkait dengan posisi kepala daerah. Betul kepala daerah itu diajukan, diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik,” katanya.
Hanya saja bagi kepala daerah yang saat dia maju diusung oleh partai politik, maka dia punya kendala psikologis kalau tidak mendukung atau tidak berkampanye kepada calon presiden yang diusung oleh partai yang mengusungnya ketika dia maju sebagai kepala daerah, ungkapnya.(rizal)
