Melonguane, SULUTREVIEW
Masa pendukung salah satu pasangan calon (paslon) Bupati Kabupaten Talaud melaksanakan aksi demo di depan kantor KPU Kabupaten Talaud Jumat (29/6/2018).
Mengawali aksinya, masa yang diperkirakan berjumlah 200-an orang berkumpul di lapangan Sangkudiman Melonguane untuk melakukan koordinasi terkait aksi demo yang akan dilakukan
Selesai berkoordinasi, dengan pengawalan ketat dari pihak kelpolisian dan TNI, masa langsung bergerak menuju Gedung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Talaud untuk menyampaikan aspirasinya
Setibanya di kantor KPUD Talaud, masa langsung menyampaikan orasinya. Di Kantor KPU perwakilan masa diterima langsung oleh ketua KPU Velma Sumee.
Di hadapan Ketua KPUD, perwakilan masa Tito Tatoda menyampaikan berbagai permasalahan atau indikasi kecurangan yang mereka temukan pada saat pencoblosan pada (27/6/2018).
Tatoda menuturkan bahwa ditemukan fakta bahwa ada anggota PPS dan KPPS yang belum memiliki SK, diindikasikan terjadi penggelembungan surat suara dan penggelembungan suara, adanya pemilih yang tidak memiliki KTP Talaud tapi KTP DKI dan bisa melakukan pencoblosan di Talaud, ditemukan adanya kertas suara yang rusak tapi tidak dimusnahkan, adanya surat undangan yang bertanda-tangan ketua KPU namun tidak memiliki cap resmi KPU dan adanya indikasi politik uang oleh tim salah satu paslon.
Selain itu ditemukan bahwa adanya indikasi anggota KPPS yang tidak memiliki ijazah, sedangkan syarat untuk menjadi anggota KKPS syarat minimal adalah ijazah SMA
Merespon hal-hal tersebut ketua KPUD Talaud Velma Sumee manyampaikan bahwa saat ini KPUD masih menuggu hasil rekapitulasi di kecamatan dan belum menerima data resmi
“Ini masih dalam tahapan rekapitulasi, jadi Kami belum menerima data dan masih menunggu hasil rekapitulasi dari kecamatan,” kata Ketua KPU.
Terkait adanya indikasi penggelembungan surat suara dan penggelembungan suara, ketua KPU memastikan hal tersebut tidak terjadi dalam tahapan pilkada yang sedang berlangsung saat ini.
“Kalau ada indikasi, kami tidak ada hati untuk melakukan hal yang tidak benar dalam tahapan pilkada ini, kalau masalah DPT, diastikan tidak ada penggelembungan,” jelas Sumee.
Setelah menyampaikan seluruh aspirasinya, para pengunjuk rasa langsung meninggalkan kantor KPUD Talaud dengan tertib.(fanly)
