Jakarta, SULUTREVIEW
Aliansi Poros Pemuda Anti Korupsi ( PPAKI ) menggelar Demo di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gerakan anti korupsi itu meminta agar secepatnya mengusut terkait dengan kasus korupsi yang diduga melibatkan Gubernur NTB, KH TGB M Jainul Majdi.
“Kami mendesak KPK, Agar segera Menangkap Gubernur NTB, TGB agar mempermudah proses pemeriksaannya. ” Ucap Ketua Poros Pemuda Anti Korupsi ( PPAKI ), Gerakan Anti Korupsi, Mukmin Ilyas di Depan Kantor KPK, Kamis (7/6/2018).
Lanjut Mukmin dalam rillisnya menyampaikan kepada KPK, bahwa Kasus penjualnya saham milik Daerah NTB yang ada di PT Newmont penuh dengan dugaan praktek persekongkolan jahat para elite atau kekuasaan yang dipimpin Muhammad Zainul Madji ( TGB ) yang kami duga untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun kronik-kronik kekuasan yang sedang berkuasa di NTB adalah merupakan bentuk pengkhianatan kepada rakyat NTB yang selama ini memberi harapan penuh terhadap kepemimpinan TGB.
Terkait dengan divestasi 82% saham PT Newmont dengan sebuah perusahaan migas swasta, Ada saham sebesar 6% milik Daerah NTB yang berdasarkan nilai persaham waktu penjualan dilakukan oleh Pemda Ntb kira-kira secara keseluruhannya adalah senilai Rp.2,5 triliun yang ikut dijual sarat dengan kejahatan dan praktik korup dilakukan.
Penjualan saham 6% milik Pemrov NTB senilai Rp 2,5 triliun ini sudah terjadi pada bulan November 2016 lalu, namun malangnya pemerintah daerah NTB sampai detik ini belum menerima satu rupiah pun penjualan nilai saham dari hasil akuisisi PT.Newmont yang diduga telah menjadi bancakan kekuasaan Ntb ( TGB ) karena TGB sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas penjualan saham Daerah 6%.
“Lalu menjadi pertanyaan Kemana uang hasil penjualan 6% saham milik daerah itu lari, Siapakah yang menerima?
Dan berapakah bunga yang masuk pada kas daerah NTB seandainya, uang hasil penjualan tersebut kalau di investasikan?Dan diinvestasikan kepada apa dan lembaga apa?.”Ucap Mukmin Ilyas.
Atas dasar tersebut dirinya menduga Gubernur NTB sebagai penanggungjawab kebijakan bersama dengan para kronik- kroniknya telah melakukan persekongkolan jahat dengan secara sistematis dan massif.
Serta Mendesak Presiden Jokowi untuk segera membuka suara terkait kasus penjualan 6% Saham Milikr Rakyat NTB, agar kami rakyat tidak terus- terusan dikibuli oleh para pemimpin kami didaerah.
“itulah tuntutan kami, dan usai demo di KPK ini, kami Akan lanjut aksi ke Istana Negara,” kata penanggujawab aksi itu.(rizal)