Terganjal Akurasi Data, Pemprov Sulut Satukan Persepsi Identifikasi Data Kemiskinan

Manado, SULUTREVIEW – Data kemiskinan di Sulawesi Utara (Sulut), ternyata masih menjadi masalah krusial yang harus secepatnya diselesaikan. Hal ini tidak mudah, karena perlu keseriusan kabupaten/kota untuk melakukan identifikasi. Sehingga data yang dihasilkan akurat.

Menurut Wakil Gubernur Sulut, Drs Steven Kandouw, hal pertama yang perlu dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan adalah melakukan identifikasi dan koordinasi warga miskin di Sulut.

“Keberhasilan  mengatasi kemiskinan yaitu dari sisi presisi ketepatan. Sebab hal ini menjadi penyebab banyak program SKPD yang tidak tepat sasaran. Selanjutnya, berkaitan dengan data yang salah dan faktor lainnya adalah faktor politis. Ini menjadi tugas kita untuk mengidentifikasi dengan baik,” ungkap Kandouw di sela kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang digelar Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sulut) di ruang rapat Tumbelaka, kantor Gubernur Sulut, Kamis (24/5/2018).

Lebih jauh Kandouw mengatakan,  agar setiap kabupaten/kota dapat merespon permasalahan kemiskinan di wilayah masing-masing. Sebab mendata kemiskinan itu memerlukan integritas. Jangan sampai mengatasi kemiskinan itu ibarat tabur garam di laut. Harus tepat sasaran, antara lain dengan digulirnya program layak huni 4000 rumah melalui  Dinas Praskim di 15 kabupaten/kota untuk mengatasi kemiskinan. “Jangan tunda – tunda  bantuan untuk orang miskin,” tandasnya.

“Secara de facto kabupaten/kota tidak mampu menghadapi kemiskinan di daerah masing-masing. Karena itu yang perlu adalah berkoordinasi dengan Pemprov,” sambung Kandouw.

Sementara itu Karo Kesra, dr Kartika Devi Tanos, menyampaikan bahwa melalui rakor ini bersama kabupaten/kota akan menjadi solusi dalam mengidentifikasi data kemiskinan. Terutama menyangkut kategori standar kemiskinan sehingga berdampak pada keakuratan data.

Karo Kesra, dr Kartika Devi Tanos.

“Pada rakor muncul data dari 2016, padahal melalui Kememsos sudah ada data terbaru, karena diupdate setiap 6 bulan. Contohnya saja seperti Minsel, Bolmong, keakuratan data masyarakat miskin standarnya seperti apa masih perlu sinergitas. Kita juga akan satukan pendapat 15 kabupaten/kota untuk menggali masalah dan cari solusi. Hal ini harus dianalisa dan ditelaah untuk kemudian kita sampaikan ke Pak Gubernur,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, Moh Edy Mahmud  SSi MP mengatakan pada tahun 2015 angka kemiskinan  menyentuh 8,98 persen. Namun selang dua kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey SE dan Drs Steven Kandouw, pada tahun 2017 lalu, angka kemiskinan menurun hingga 7,9 persen. ‘Ini merupakan suatu komitmen dan upaya yang luar biasa dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Dijelaskan Mahmud, penurunan kemiskinan yang terjadi di Sulut dengan pencapaian kemiskinan di bawah lima 0,5 persen sudah betul-betul sangat maximal. Di mana BPS menghitung kemiskinan melalui pendataan yang didasarkan konsumsi makanan dan non makanan.

“Penurunan angka kemiskinan di Sulut ini paling rendah dan maximal di seluruh Sulawesi,” katanya sambil menyebutkan kemiskinan yang ada di daerah ini berada di  lokasi pedesaan.(hilda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.