Pemprov Sulut Tanggung Iuran BPJS-TK Rohaniwan Rp2 Miliar

Manado, SULUTREVIEW – Sebagai bentuk komitmen terhadap 35 ribu pekerja lintas agama atau rohaniwan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan empatinya dengan mengalokasikan dana APBD Perubahan sebesar Rp2 miliar.

Hebatnya, dana tersebut, dikhususkan untuk menanggung iuran jaminan sosial melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK).

Menurut keterangan Kepala BPJS-TK Cabang Manado, Asri Basri, aloksi anggaran direalisasikan sejak 2018 dan seterusnya.

“Perlindungan jaminan sosial itu merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah provinsi terhadap pekerja lintas agama, yang dianggarkan dalam APBD Perubahan 2018,” jelas Asri Rabu (2/5/2018).

Lebih jauh kata Asri, ke 35 ribu rohaniwan baik Kristen Protestan, Katolik, Islam, Budha, maupun Hindu dipastikan akan mendongkrak jumlah iuran dan kepesertaan kelompok Penerima Upah (PU) sebesar 60% dari target yang ditetapkan tahun ini.

“Berjalannya program yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulut, diharapkan akan menjadi contoh bagi daerah lain. Ini hal yang baik sebagai upaya edukasi,” sebut Asri sembari menambahkan untuk tahap awal iuran akan dibayarkan melalui Corporate Social Responsibility (CSR), melalui kolaborasi antara BNI dan Bank SulutGo.

“Program jaminan sosial dibayarkan oleh BPJS-TK dengan menggunakan dana CSR. Sedangkan selanjutnya akan ditanggung Pemprov Sulut,” sebut Asri.

Lanjut kata Asri, program jaminan sosial menuai apresiasi BPJS-TK. Bahkan nantinya berpeluang untuk dicatat dalam rekor Muri, karena merupakan yang pertama.

Diketahui, pekerja lintas agama dijamin oleh dua program BPJS-TK yang meliputi Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Sesuai amanat undang-undang, BPJS-TK menjamin semua tenaga kerja baik penerima upah (PU) maupun bukan penerima upah (BPU). Di mana dari 351 ribu tenaga kerja penerima upah yang menjadi target BPJS-TK Wilayah Sulawesi Maluku, dari Cabang Manado berkontribusi sebesar 65 ribu tenaga kerja PU.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulut, Erny Tumundo mengatakan bahwa terobosan Pemprov Sulut diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi para rohaniwan.

“Kami sudah meminta pihak terkait untuk mengirim data lengkap dari para pekerja, selambat-lambatnya minggu ketiga bulan ini,” tandasnya.

Terkait hal ini, Asisten Deputi Wilayah Manajemen Mutu Risiko, Putu Wiradhana mengatakan BNI kantor wilayah sangat mendukung kegiatan ini.

“Komitmen yang tinggi dari Pemprov Sulut dalam memberikan perlindungan pada pekerja lintas agama, sangat kami apresiasi,” ujarnya.(hilda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.