Kandouw Desak Pemerintah Pusat Perhatikan Wilayah Perbatasan

Jakarta, SULITREVIEW – Wilayah perbatasan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Repiblik Indonesia (NKRI) membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Menurut Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw OE, membangun pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan negara RI-Fipina sangat penting. Mengingat wilayah ini rentan terhadap ancaman terorisme, ilegal fishing hingga penyeludupan senjata api ilegal maupun penyeludupan narkoba.

“Untuk menjawabnya sangat diperlukan keberpihakan pemerintah,” kata Kandouw sebagaimana rilis Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut, saat presentasi kondisi wilayah perbatasan  Sulut pada Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dan Penajaman Program Prioritas Tahun 2018 BNPP-RI di Hotel Borobudur Jakarta  Rabu ( 17/ 01/2018 ) baru-baru ini.

Tak itu saja, Kandouw juga menyebutkan agar pemerintah dapat menyediakan tenaga atau sumber daya manusia (SDM) lokal yang meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni TNI, dokter, bidan, tenaga medis, guru hingga tenaga pendamping desa.

“Keberpihakan pembangunan ke depan dapat menggunakan role model asimetri. Artinya tidak bersifat reguler, yang pro anggaran, pro subsidi,” tukasnya.

“Kami juga meminta pemerintah agar membangun infrastruktur, sepeti jalan, jembatan nasional, bandara, pelabuhan dan energi listrik bahkan telekomunikasi di wilayah perbatasan,” tandasnya sembari berharap kontribusi dari lembaga keuangan supaya membangun kantor-kantor keuangan lengkap dengan ATM-ATM-nya.

“Bukan hanya sampai di kawasan perbatasan tetapi juga Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Provinsi Sulut,” ujarnya.

Diketahui, rakor ini mengusung tema, “Melalui Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2017, Kita Tingkatkan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018”.

Rapat Koordinasi dibuka Menko Politik , Hukum dan Keamanan Wiranto dan dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo,  Ketua Komisi II DPR Ri Zainudin Amali, para wakil gubernur,  pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian terkait,  wakil bupati, pejabat TNI Polri dan pejabat eselon II provinsi  dan kabupaten/kota perbatasan.(hilda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.