Ganjar Pranowo Pamer Cara Atasi Inflasi kepada 580 Wartawan Ekonomi

0
383

Jakarta, SULUTREVIEW – Kehadiran Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo di tengah 580 wartawan ekonomi melalui label Pelatihan Wartawan Bank Indonesia 2017 jadi kesempatan untuk unjuk keberhasilan mengatasi inflasi.

Menurut Ganjar, Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi atau yang dikenal dengan sebutan Sihati sangat efektif dalam mengendalikan inflasi.

Fitur unggulan Jateng ini, menurut Ganjar sangat bermanfaat. Sebab, tampilannya yang update itu menampilkan pantauan naik turunnya harga berikut produksi secara lengkap dengan begitu ketika ada kendala, maka dapat secepatnya diatasi.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

“Inflasi relarif dapat dikendalikan. Karena dapat kita dapat mengambil tindakan cepat. Kita juga disiplin menginput data, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang cepat. Dengan begitu ketika ada lonjakan harga dapat teredam,” tandasnya di Grand Sahid Jaya Senin (20/11/2017).

Tak itu saja Ganjar juga menyebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwarning untuk mengaktifkan media sosial, sebagai bentuk perhatian dan upaya pantauan yang efektif.  Hal ini sebagai upaya memonitor naik turunnya harga komoditas yang menjadi perhatian.

“Setiap satuan kinerja perangkat daerah wajib membuka media sosial. Sehingga harga bisa dipantau. Apa yang terjadi.Di sinilah peran media menjadi penting. Pantauan harga menjadi indikator pergerakan harga. Dengan demikian tindakan yang kita lakukan secara cepat menjadi early warning akan tindakan apa yang akan kita lakukan,” tukasnya sembari menambahkan apa yang dibelanjakan masyarakat Jateng sebesar 50,89 persen bukan makanan. Melainkan lebih dipengaruhi oleh life style.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir dalam materinya mengatakan inflasl yang rendah terjadl dl sejumlah daerah terulama Sumatera dan Jawa.

“Secara agregat, lnflasl dl kedua wilayah tersebut masing-masing tercatat sebesar 0.23% dan 0 02. Inflasi di Jawa disebabkan oleh peningkatan harga cabal merah dan beras. Sementara di Kawasan Tlmur Indonesia (KTI) secara agregat mencatatkan denasl sebesar 0,30%,” katanya.

Lanjut kata dia, inflasi perlu dikendalikan. Hal itu merupakan prasyarat untuk mewujudkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan masyarakat serta menekan terjadinya Kesenjangan pendapatan yang malebar.

“Inflasi yang tlnggi akan menghambat investasi bahkan berpengaruh terhadap produktif. Dan salah satu upayanya adalah mendorong keinginan masyarakat untuk menabung sebagai bentuk investasi jangka pendek,” ujarnya.

Ditambahkannya, inflasi juga membawa dampak buruk terhadap kemiskinan. “Penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga. Khususnya untuk harga kelompok makanan, yang secara naslonal memberikan kontribusi cukup signifikan. Di mana komponen makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 73,19 persen. Apabila terjadi kenaikan harga beras sebesar 10% maka orang mlskln baru akan benambah 1,2 juta orang,” sebutnya.

Selanjutnya, pengamat ekonomi Lana Soelistyoningnsih, mengatakan sasaran akhir moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah mempengaruhi stabilitas harga; pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja dan keseimbangan neraca pembayaran

“Pencapaian keempat sasaran akhir tersebut mengandung kontrakdiksi, misalnya sasaran untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja berdampak negatif terhadap kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran,” katanya.

Lebih jauh, Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Yoga Affandi menambahkan tentang kebijakan Bank Indonesia, yang meliputi Kebijakan Moneter yakni untuk mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah dengan memperhatikan dampaknya ke pertumbuhan. Selanjutnya, Kebijakan Nilai Tukar dan Pengelolaan Lalu Lintas Devisa dan stabilitas nilai tukar untuk mencapai kestabilan Rupiah dan memitigasi shock eksternal. Diikuti, Kebijakan Makroprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi yang optimal, memitigasi risiko sistemik dan procyc/icality untuk mendorong kestabilan SSK dan berkontribusi pada pertumbuhan serta Kebijakan Sistem Pembayaran Pengaturan dan pengawasan untuk mendorong sistem pembayaran yang efisien dan mendukung kestabilan sistem keuangan.(hilda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here