Pertumbuhan Pariwisata di Sulut Butuh Kontribusi dan Terobosan Lintas Sektor

0
643

Manado, SULUTREVIEW – Sektor pariwisata terus digenjot pertumbuhannya. Tak hanya sekedar perhatian, melainkan membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan, sehingga sebagai leading sector, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulawesi Utara (Sulut), Rudy Mokoginta mengatakan, dalam salah satu rapat terbatas, Presden RI Joko Widodo telah memutuskan bahwa pariwisata harus mendapat dukungan semua pihak.

“Kementerian dan lembaga wajib mendukungnya. Hal yang sama juga harus direalisasikan di Sulut, karena pariwisata mampu mendorong pembangunan di daerah,” ujarnya di sela Forum Koordinasi Lintas Sektor Pariwisata di Best Western Lagoon, Senin (30/10/2017).

Lanjut katanya, kebijakan ini harus didukung bersama, sebab pemerintah tak dapat berjalan semdiri. “Berhasil tidaknya pencapaian target pembangunan nasional dan daerah pada sektor partwisata tidak hanya ditentukan pemerintah, namun membutuhkan kontribusi dari stakeholder terkait,” sebut Mokoginta.

Selain keterlibatan semua pemangku kepentingan, lanjutnya, juga perlu dibarengi dengan meningkatkan kinerja dan memaksimalkan semua potensi sumber daya yang ada. Baik ide, pemikiran, gagasan, terobosan dan terlebih implementasi di lapangan.

“Ini menjadi peluang bagi pariwisata daerah kita, agar mampu bersaing dengan destinasi wisata daerah Iain. Untuk itu, kita harus terlebih dahulu menyelesaikan tantangan yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah kita. Antara Iain, kemajuan dan progres pembangunan infrastruktur pariwisata seperti jalan dan sarpras di objek wisata,” jelas Mokoginta.

Menariknya, Mokoginta juga mengingatkan agar pariwisata Sulut dapat memberdayakan UMKM dan kesiapan serta ketersediaan SDM Pariwisata.

“Bagaimana branding lokal yang kita mau bangun, seberapa besar kita melakukan upaya promosi penjualan obyek wisata kita serta bagaimana kita mengantisipasi terkait keamanan kesehatan seperti penyakit menular dan potensi barang terlarang lainnya yang ikut bersama dengan turis mancanegara. Ini membutuhkan gerak cepat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulut, Daniel Mewengkang SE MSi, mengajak semua pihak untuk memperhatikan kebijakan dan program yang telah direncanakan. “Pelaku usaha kiranya dapat mendukung kebijakan yang ada,” ujarnya sambil berharap adanya pendataan, yang meliputi usaha industri, tenaga kerja hingga pendidikan yang sudah ataupun belum tersertifikasi,” ujarnya.

Selain itu, Mewengkang juga meminta semua stakeholder dapat meningkatkan koordinasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pariwisata. “Hal ini membutuhkan kepekaan untuk mengatasi permasalahan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan, Kelembagaan Kepariwisataan Disparda Sulut, Dra Ivonne Kawatu menambahkan kegiatan forum bertujuan membangun hubungan kerjasama lintas sektor pariwisata, mensinergikan jejaring kerja kemitraan dan harmonisasi pelaksanaan kebijakan program serta kegiatan kepariwisataan. “Kerjasama dan sinergitas itu sangat menentukan kemajuan pariwisata,” ucapnya.

Forum diikuti oleh Kepabean, Imigrasi, Balai Karantina 2. Bidang Keamanan dan Ketertiba, PAM Obvit Polda Sulut, Bidang Prasarana Umum, PU (jalan), PAM (air bersih), PLN (listrik), Kominfo dan Telekomunikasi, Kesehatan Lingkungan dan Bidang Transportasi yang meliputi Perhubungan (darat), Pelabuhan (laut), Angkasa Pura (udara) maupun Bidang Promosi Pariwisata, Pertanian dan Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, BKPM dan PTSP. (hilda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here