Manado, SULUTREVIEW – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengedukasi wartawan tentang pentingnya data strategis terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan yang digulir melalui workshop ini, diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai potret BPS Sulut agar tidak salah intepretasi saat menyajikan berita bagi masyarakat.
Kasubit Indikator Statistik BPS Provinsi Sulut, Ali Said mengatakan kurangnya pemahaman akan berpengaruh terhadap pemberitaan. “Penting sekali untuk mengenal dan memahami indikator Makro Strategis dari BPS, karena kurang paham berakibat pada kesalahan memahami angka BPS,” katanya pada workshop yang digelar di Hotel Peninsula Selasa (17/10/2017).
Selanjutnya Ali memberikan pemahaman mengenai pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, menurut Ali ada beberapa fakta yang mungkin terjadi.
Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti penurunan tingkat kemiskinan, yakni bagi penduduk miskin untuk memperoleh manfaat dari pertumbuhan.
Kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dibarengi oleh penurunan kemiskinan. Penduduk miskin tidak memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut, pertumbuhan hanya dinikmati oleh kalangan yang berpendapatan menengah ke atas.
Ketiga, pertumbuhan ekonomi melambat tetapi tingkat kemiskinan menurun.
“Maksudnya, ekonomi melambat bukan berarti tidak tumbuh, hanya tingkat pertumbuhannya lebih rendah dari sebelumnya,” tutup Ali.
Sementara itu, dijelaskan Kepala BPS Provinsi Sulut Moh Edy Mahmud, ada suatu kasus mengenai perbedaan hasil data dari BPS dan suatu instansi terkait di Sulut, agar disikapi secara benar dengan melihat konteks dan esensi dari data yang diungkap.
“Bila saudara menemui suatu bentuk data dari BPS berbeda dengan suatu intansi tertentu bukan berarti data dari instansi tersebut salah sedangkan data dari BPS yang benar. Bukan juga sebaliknya. Keduanya adalah benar, hanya berbeda dalam cara pengambilan dari data-data tersebut,” ucapnya.
Mahmud juga memberi contoh adanya perbedaan data dari BPS yanv berbeda dengan data dari Dinas Pariwisata,.
“Katakanlah BPS dan Dinas Pariwisata mengambil data jumlah turis mancanegara yang datang ke Manado, BPS mendapatkan data 10 wisman (wisatawan mancanegara-red) yang ke Manado, sedangkan Dinas Pariwisata mendapatkan data 8 wisman. Data-data tersebut berbeda dikarenakan proses dari pengambilan data itu sendiri. Dinas Pariwisata hanya mendata wisman yang datang dari luar negeri langsung ke Manado, sedangkan BPS mendata semua wisman yang sudah singgah di beberapa pulau di Indonesia lalu ke Manado,” tandasnya.
Lanjut kata Mahmud, tidak ada data yang salah dari kedua pihak, hanya dari proses pengambilan data yang digunakan berbeda.
“Kecuali, data-data tersebut hanya hasil dari rekayasa saja,” guraunya sembari berharap workshop ini dapat memberikan pengenalan dan pengetahuan kepada peserta mengenai strategi pengambilan data dari BPS dan meneruskannya kedapa masyarakat. (axel)
