Menko Kemaritiman Dukung Kebijakan Pengelolaan TN Bunaken ke Pemda

0
317

Jakarta, SULUTREVIEW – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan memberikan sinyal positif terkait pengelolaan Taman Nasional (TN) Bunaken oleh pemerintah daerah (pemda).

Hal itu terkait perrmintaan Gubernur Sulawesi Utara (sulut) Olly Dondokambey SE supaya pengelolaan Pulau Bunaken dan taman lautnya di Manado bisa dikelola pemerintah daerah.

Tanggapan positif dari Menko Maritim Luhut Panjaitan bukan tanpa alasan. Apalagi keadaan itu diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang memungkinkan pemerintah daerah diperbolehkan mengelola sumber daya alam,” ungkap Kabag Humas Setdaprov Sulut Roy Saroinsong mengutip pertemuan antara Luhut dan Olly serta pihak Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Lingkungan Hidup yang digelar di Ruang Rapat Kemenko Maritim, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa sebagian kewenangan menteri pada konservasi sumber daya alam dan ekosistem bahwa sebagian dapat diserahkan ke gubernur.

“Di samping itu, pihak Kementerian LHK juga akan merevisi peruntukan model pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selama ini diserahkan ke pemerintah pusat. Nantinya sebagian dari pendapatan tersebut akan diterima daerah,” ungkapnya.

Diketahui, selama ini Bunaken yang terkenal dengan panorama taman lautnya dikendalikan dewan pengelola yang menjadi perpanjangan tangan beberapa kementerian. Bila dikelola daerah, Olly melihat masyarakat Bunaken akan lebih leluasa melakukan pengembangan perekonomian berbasis kerakyatan lewat kunjungan turis ke objek wisata ini.

“Bunaken bukan objek wisata pertama di Indonesia yang ditangani pemerintah daerah. Pulau Rempang-Galang di Batam juga memiliki otoritas mandiri. Pulau yang terhubung dengan jembatan itu juga menjadi kawasan ekonomi khusus yang dikelola pemerintah Batam,” sebutnya.

Sebelum ditangani pemerintah pusat, Bunaken pernah dikelola daerah lewat Dewan Pengelola Taman Nasional Bunaken (DPTNB). Namun di bawah lembaga ini, Bunaken penuh dinamika dan sering berpolemik karena pembagian pendapatan yang dinilai tidak merata antara DPTNB dan beberapa daerah yang masuk pada kawasan taman lautnya. Belum lagi sebagian masyarakat lokal menganggap dana dari hasil tarif masuk kunjungan wisatawan tidak pernah mereka nikmati.(hilda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here