Jatinangor, Sulutreview.com – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, secara resmi menerima penganugerahan Kartika Pamong Praja Madya sekaligus penyematan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kampus IPDN Jatinangor, pada Senin (12/10/2026).
Suasana khidmat menyelimuti Lapangan Parade Abdi Praja, IPDN di mana kehadiran Gubernur Yulius disambut langsung oleh Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, M.Si., beserta jajaran civitas akademika dan ribuan Praja IPDN.
Bagi Gubernur Yulius, momen tersebut bukan sekadar seremoni atau pencapaian pribadi semata, melainkan sebuah simbol pengabdian yang sarat dengan tanggung jawab moral kepada masyarakat, daerah, bangsa, dan negara.
Berdasarkan makna strategis pengabdian kepamongprajaan, penghargaan Kartika Pamong Praja Madya merupakan salah satu penghargaan tertinggi yang diberikan oleh IPDN kepada kepala daerah setingkat gubernur.
Penghargaan ini tidak diberikan secara sembarangan, melainkan melalui penilaian ketat terhadap rekam jejak kepemimpinan, dedikasi, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta komitmen dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, penyematan Lencana Alumni Kehormatan secara resmi mengukuhkan Gubernur Yulius sebagai bagian dari keluarga besar institusi pendidikan kepamongprajaan tersebut. Juga bentuk penghormatan ini memiliki arti strategis yang menempatkan penguatan birokrasi dan pelayanan masyarakat sebagai fondasi utama dalam memimpin sebuah daerah.
Pesan Tegas untuk Calon Abdi Negara
Dalam sambutannya di hadapan civitas akademika dan para praja, Gubernur Yulius menyampaikan pesan mendalam mengenai arti sebuah jabatan dan kehormatan. Ia menegaskan bahwa penghargaan yang diterimanya harus dilihat sebagai sebuah tantangan moral untuk terus berbuat yang terbaik bagi rakyat.
“Penganugerahan ini bukanlah sekadar tanda kehormatan pribadi. Lebih dari itu, penganugerahan ini adalah panggilan tanggung jawab, sebuah amanah, dan tantangan moral untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara,” tegas Gubernur Yulius di hadapan para hadirin.
Ia juga berpesan agar para Praja IPDN senantiasa mempersiapkan diri menjadi aparatur negara yang memiliki disiplin tinggi, integritas, kreativitas, serta inovasi. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia di dalam birokrasi adalah penentu utama keberhasilan pembangunan daerah. Calon pamong praja dituntut untuk peka terhadap dinamika sosial dan mampu menghadirkan solusi konkret atas setiap permasalahan di tengah masyarakat.
Dalam menghadapi tantangan zaman dan transformasi digital, khususnya di era modern yang bergerak cepat, Gubernur Yulius mengingatkan agar aparatur pemerintah tidak terjebak dalam zona nyaman rutinitas administratif belaka. Seorang birokrat harus lincah, adaptif, dan siap mengikuti perkembangan teknologi mutakhir.
Ia menyoroti pentingnya penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), pengelolaan data besar (big data), serta pemahaman terhadap dinamika ekonomi global.
“Dengan kemampuan adaptasi yang tinggi, birokrasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak daya saing daerah.
Sinergi dan Pelayanan Publik yang Mengayomi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur Yulius menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat dan solid antara pemerintah, masyarakat, unsur TNI dan Polri, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Seorang pemimpin harus memiliki ketegasan dalam prinsip, namun tetap berhati lembut dan mengayomi kebutuhan rakyatnya.
Menutup rangkaian sambutannya, Gubernur Yulius melontarkan kalimat penyemangat yang membakar antusiasme para praja agar tidak sekadar menjadi penonton pasif dalam roda pembangunan bangsa.
“Jangan pernah mau sekadar menjadi penumpang yang duduk manis di dalam kendaraan. Jadilah pengemudi dan penggerak perubahan!” tukasnya.
Melalui penganugerahan ini, diharapkan nilai-nilai luhur kepamongprajaan dapat terus mendarah daging, tidak hanya di lingkungan kampus IPDN, tetapi juga diwujudkan secara nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang merata.(Advertorial Pemprov Sulut)
