Manado, Sulutreview.com — Proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) diwarnai diskusi intensif.
Pembahasan yang melibatkan jajaran legislatif dan eksekutif tersebut memusatkan perhatian pada kejelasan skema pengalokasian dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD senilai Rp9,2 miliar.
Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Utara, Vonny Paat, menyampaikan pandangannya terkait pengajuan draft anggaran Pokir yang dinilai perlu dilengkapi dengan rincian program kerja yang lebih rinci dan transparan.
”Pokir harus tepat sasaran, ini aspirasi rakyat,” tegas Vonny di tengah jalannya pembahasan anggaran Senin (10/8/2026).
Menurutnya, rincian detail mutlak diperlukan untuk memastikan setiap alokasi dana aspirasi dapat dipertanggungjawabkan serta tepat sasaran bagi kebutuhan masyarakat.
Menanggapi dinamika pembahasan tersebut, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, menyampaikan bahwa perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Ia mengatakan bahwa lembaga legislatif siap menyelaraskan persepsi demi menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas.
”Dinamika dalam pembahasan anggaran antara Banggar dan TAPD adalah proses yang sehat untuk memastikan semua aturan terpenuhi. Kami berupaya agar seluruh materi KUA-PPAS, termasuk rincian program Pokir, benar-benar matang, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebelum disepakati bersama,” ujar Silangen.
Ia menambahkan juga bahwa pimpinan DPRD bersama Sekretariat DPRD terus memfasilitasi komunikasi antara Banggar dan TAPD agar seluruh catatan serta masukan dari anggota dewan dapat diakomodasi dengan baik oleh pihak eksekutif.
Pematangan materi penganggaran ini menjadi momentum penting bagi Pemprov dan DPRD Sulawesi Utara dalam memperkuat tata kelola anggaran daerah yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Sulut.(hilda)
