MANADO, Sulutreview.com – Kondisi kemarau yang berlangsung di sejumlah wilayah Sulawesi Utara mulai berdampak pada ketersediaan air bersih dan produktivitas pertanian. Situasi ini mendorong DPRD Sulut meminta pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret untuk membantu masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan pasokan air.
Melihat kondisi di lapangan yang kian mendesak, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Henry Walukow, mendesak pemerintah provinsi agar tidak menunggu situasi semakin parah untuk mengambil tindakan.
Menurutnya, laporan dari berbagai wilayah pedesaan sudah mulai memprihatinkan. Debit air dari sumur-sumur warga hingga pasokan PDAM dilaporkan mengalami penurunan drastis.
“Tidak ada desa-desa yang sempurna saat ini. Sumur-sumur mulai kering, pasokan dari PDAM juga mulai terbatas. Kasihan banyak masyarakat yang sudah menjerit karena kekurangan air bersih, sementara sumber air posisinya semakin jauh,” ujar Henry saat ditemui di Kantor DPRD Sulut, Senin (21/9).
Legislator dari daerah pemilihan Minahasa Utara dan Bitung itu mengingatkan, dampak kemarau panjang tidak bisa dianggap sepele karena beririsan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan ketahanan pangan. Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling rentan terdampak oleh kekurangan pasokan air.
Ia mengungkapkan, cuaca ekstrem belakangan ini telah memicu penurunan produktivitas lahan. Bahkan, di beberapa titik, petani terancam mengalami gagal panen akibat kurangnya pasokan air irigasi.
“Ditambah lagi hasil panen pertanian sekarang kan sedikit, bahkan banyak yang gagal. Nah, ini ternyata jadi potensi krisis yang harus diantisipasi oleh pemerintah,” tegasnya.
Karena itu, Henry mendorong Pemprov Sulut bersama instansi terkait untuk segera mengerahkan petugas ke lapangan guna memetakan wilayah-wilayah yang paling membutuhkan intervensi. Pemerintah juga diminta menyiapkan langkah-langkah taktis dan solutif, termasuk mempercepat distribusi air bersih bagi warga terdampak.
“Harus ada terobosan-terobosan. Misalnya pengadaan bantuan air bersih dan lain sebagainya, baik dari tingkat provinsi maupun melibatkan semua petugas yang ada di lapangan,” pungkasnya.
Hingga kini, krisis akibat kemarau panjang ini dinilai membutuhkan perhatian ekstra dari berbagai pihak agar dampaknya tidak meluas dan mengganggu stabilitas kebutuhan warga sehari-hari.(**)
