Sitaro, Sulutreview.com — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (KPw BI Sulut) memacu transaksi nontunai dan mempercepat digitalisasi keuangan di wilayah kepulauan.
Komitmen ini mencuat dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kab. Kepl. Sitaro yang berlangsung di Siau pada Kamis (30/7/2026).
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sitaro Heronimus Makainas menyampaikan apresiasi atas konsistensi BI Sulut dalam mendampingi langkah digitalisasi di Sitaro.
“Kolaborasi erat antara Pemerintah Daerah, BI Sulut dan Bank Pemegang Kas Daerah (RKUD) merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang modern, efisien, dan transparan di Sitaro,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia juga memberikan tiga arahan strategis bagi jajarannya. Pertama, memperkuat strategi optimalisasi ETPD secara terintegrasi yang mencakup aspek proses, luaran (output), hingga dampak (outcome). Kedua, mempererat sinergi dengan sektor perbankan untuk percepatan implementasi KKPD. Ketiga, memastikan perluasan elektronifikasi transaksi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan karakteristik geografis, kesiapan infrastruktur, dan pola perilaku pembayaran masyarakat setempat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, mengapresiasi capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten Kepulauan Sitaro pada Semester II 2025 yang tumbuh positif hingga berhasil menyabet predikat Digital.
Tren peningkatan ETPD di Siau dari 2024 hingga 2025 tercatat sangat baik dengan selisih kenaikan di atas rata-rata daerah lain.
Namun demikian, Joko mengingatkan bahwa capaian Sitaro secara umum masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
“Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, diperlukan komitmen kuat dari pimpinan daerah serta penguatan kapasitas SDM, optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), penyediaan insentif transaksi nontunai, dan penyusunan rencana aksi yang terukur,” jelasnya.
Sesi diskusi turut membedah tantangan khas wilayah kepulauan, mulai dari kuatnya preferensi masyarakat terhadap penggunaan uang tunai hingga keterbatasan infrastruktur pendukung pembayaran digital.
Merespons kendala tersebut, Joko mendorong penyediaan kanal pembayaran nontunai yang memadai dan ramah pengguna, yang dibarengi dengan pemberian insentif guna menarik minat warga beralih ke pembayaran digital.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, Eddy Salindeho dan Pemimpin Kantor Cabang Siau Bank SulutGo, Cheryl L. Humiang, beserta jajaran anggota TP2DD dari pelbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait.(hilda)
