Manado, Sulutreview.com – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (UID Suluttenggo) mengajak masyarakat dan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) APBN 2026 agar pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah terpencil dapat berjalan sesuai target.
General Manager PLN UID Suluttenggo Usman Bangun mengatakan dukungan masyarakat sangat menentukan kelancaran pembangunan jaringan listrik, mulai dari pemberian akses pembangunan tiang listrik hingga penyelesaian persoalan penggunaan lahan.
“Harapan kami masyarakat mendukung kehadiran PLN. Jangan sampai pembangunan terhambat karena persoalan tersebut. Kalau terlalu lama tertahan, bukan tidak mungkin program dialihkan ke daerah lain yang lebih siap menerima,” kata Usman dalam Media Gathering PLN UID Suluttenggo di Manado, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, keberadaan jaringan listrik bukan hanya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Jaringan listrik akan membuka peluang aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan investasi, sekaligus meningkatkan nilai lahan di wilayah yang telah memperoleh akses listrik,” ujarnya.
Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) PLN UID Suluttenggo Heru Kleitanto Wardono mengungkapkan pelaksanaan Program Lisdes APBN 2026 masih menghadapi sejumlah tantangan teknis di lapangan.
Ia menjelaskan, sebagian lokasi pembangunan jaringan listrik berada di kawasan konservasi, hutan lindung, hingga hutan produksi, sehingga membutuhkan proses perizinan yang cukup panjang.
“Beberapa lokasi rencana pekerjaan termasuk dalam kawasan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi. Selain itu, lokasi tersebar di wilayah kepulauan sehingga mobilisasi material dan penyelesaian pekerjaan memiliki tantangan tersendiri,” kata Heru.
Berdasarkan pemetaan menggunakan ArcGIS, terdapat tujuh lokasi usulan Program Lisdes yang berada di kawasan hutan. Dua di antaranya berada di kawasan Taman Nasional Bunaken, yakni Desa Buhias di Kabupaten Minahasa Utara dan Desa Manado Tua Satu.
Empat lokasi lainnya berada di kawasan hutan lindung, yaitu Desa Pasir Putih dan Sang Tombolang di Kabupaten Bolaang Mongondow, serta Desa Boroko Utara dan Desa Kuala Utara di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sementara satu lokasi lainnya berada di kawasan hutan produksi, yakni Desa Karowa di Kabupaten Minahasa Selatan.
Heru mengatakan dua lokasi di kawasan Taman Nasional Bunaken telah memasuki proses pengurusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) melalui Program Lisdes ABT 2025, sedangkan lima lokasi lainnya masih berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI terkait penetapan status kawasan.
Selain persoalan kawasan hutan, PLN juga menghadapi tantangan berupa perizinan right of way (ROW), penggunaan lahan masyarakat, penebangan pohon di jalur jaringan, keterbatasan pengawas pekerjaan, medan yang berat, hingga akses menuju wilayah kepulauan.
Berdasarkan evaluasi Program Lisdes ABT 2025, sejumlah kendala yang masih dihadapi antara lain lamanya proses perizinan kawasan konservasi, belum memadainya infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta meningkatnya biaya operasional akibat pekerjaan di kawasan konservasi.
Heru menambahkan, PLN membutuhkan dukungan pemerintah daerah, instansi terkait, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat untuk mempercepat proses perizinan, penyelesaian izin ROW, pembangunan akses jalan dan pelabuhan, hingga dukungan hibah lahan apabila diperlukan untuk pembangunan PLTS komunal.
Program Lisdes merupakan upaya pemerintah melalui PLN untuk memperluas rasio elektrifikasi dan menghadirkan akses listrik yang andal bagi masyarakat di wilayah terpencil, terluar, dan belum berlistrik.(hilda)
