Bolsel, Sulutreview.com – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara,
(KPw BI Sulut) Joko Supratikto, menyampaikan perkembangan digitalisasi daerah dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Tahun 2026, Rabu (20/5/2026).
Dalam paparannya, Joko Supratikto menyampaikan bahwa seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara berdasarkan hasil Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II Tahun 2025 telah berada pada kategori digital.
Namun demikian, Kabupaten Bolsel mengalami sedikit penurunan nilai indeks yang berdampak pada posisi peringkat di tingkat provinsi. Di mana berdasarkan hasil Indeks ETPD Semester II Tahun 2025, seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara berada pada tahap digital.
“Meskipun demikian, Indeks ETPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami penurunan dari 98,046 pada semester sebelumnya menjadi 97,754. Kondisi ini menyebabkan peringkat Bolsel turun dari posisi pertama menjadi posisi keenam di antara TP2DD kabupaten se-Sulawesi Utara,” ujar Joko.
Menurutnya, penurunan nilai tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya capaian pada aspek realisasi transaksi elektronik.
Joko menjelaskan, penilaian Indeks ETPD terdiri atas tiga aspek utama, yakni implementasi, realisasi, dan lingkungan strategis.
Pada aspek implementasi, Bolsel berhasil meraih nilai sempurna sebesar 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan optimalnya sinergi antara pemerintah daerah dengan perbankan dan bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam menyediakan berbagai kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah.
“Nilai sempurna pada aspek implementasi menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah mengoptimalkan sinergi bersama perbankan dan Bank RKUD untuk menyediakan seluruh jenis kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah,” katanya.
Meski demikian, BI mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan penggunaan kanal pembayaran non-tunai oleh masyarakat.
“Ke depan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu menetapkan strategi yang lebih efektif untuk mengajak masyarakat memanfaatkan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara non-tunai guna mendorong peningkatan realisasi transaksi elektronik,” tambahnya.
Sementara itu, pada aspek realisasi, Bolsel memperoleh nilai 78 persen, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 80 persen. Penurunan tersebut terjadi akibat menurunnya proporsi penerimaan melalui berbagai kanal pembayaran elektronik.
“Penurunan nilai realisasi disebabkan oleh berkurangnya proporsi penerimaan dari berbagai kanal pembayaran. Untuk memperoleh penilaian maksimal, perlu peningkatan penggunaan kanal pembayaran, baik melalui agen bank dan teller, kanal non-digital seperti ATM, EDC, dan QRIS Reader, maupun kanal digital seperti QRIS, mobile banking, internet banking, SMS banking, dan e-commerce,” jelas Joko.
Di sisi lain, BI memberikan apresiasi atas capaian Bolsel pada aspek lingkungan strategis yang berhasil mempertahankan nilai sempurna 100 persen.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang mampu mempertahankan nilai 100 persen pada aspek lingkungan strategis. Kondisi ini perlu terus dijaga agar capaian yang sudah baik dapat dipertahankan pada penilaian berikutnya,” pungkasnya.
Melalui penguatan digitalisasi transaksi daerah, BI berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta optimalisasi pendapatan daerah, sekaligus mendorong percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital di Sulut.(hilda)
