Tahuna, Sulutreview.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara (KPw BI Sulut) menggandeng Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersinergi melakukan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), pada Jumat (30/01/2026)
Agenda penting ini adalah langkah strategis dalam upaya menjaga stabilitas inflasi daerah, sekaligus juga turur mendorong peningkatan digitalisasi transaksi di lingkungan pemerintah daerah (pemda).
Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, memimpin langsung pelaksanaan HLM yang dihadiri KPw BI Sulut Joko Supratikto, Wakil Bupati Tendris Bulahari, Sekretaris Daerah Melanchton Herry Wolf, dan para anggota TPID serta TP2DD dari berbagai perangkat daerah bersama instansi terkait.
Bupati Thungari menyampaikan akan pentingnya sinergi lintas sektor yang wajib didukung oleh tata kelola adaptif dan responsif untuk memberdayakan perekonomian masyarakat.
Ia mengatakan bahwa harga kebutuhan pokok yang terjaga, terkendali dan lancar distribusi pangannya, akan menjadi fondasi utama dalam mengendalikan daya beli masyarakat, sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Michael menjelaskan bahwa digitalisasi bukan hanya berbicara tentang pemanfaatan teknologi, namun lebih dari itu, adalah instrumen penting untuk menghadirkan layanan publik yang lebih inovatif dan inklusif.
“Melalui HLM ini, saya berharap dapat menghasilkan satu kesepakatan dan rekomendasi kebijakan yang tepat, terukur dan strategis. Utamanya lagi berorientasi jangka panjang yang mampu menjawab tantangan di wilayah kepulauan serta berpihak kepada kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Sangihe,” jelasnya.
Pada sesi pemaparan materi, KPw BI Sulut Joko Supratikto, mengungkapkan tentanf sejumlah isu strategis, antara lain soal keterbatasan akses transportasi udara hingga laut yang secara langsung berdampak pada volatilitas harga komoditas pangan, seperti cabai rawit dan bawang merah.
Untuk itu, menurutnya, diperlukan penguatan ketahanan pangan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD), pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta optimalisasi Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan pengembangan infrastruktur logistik.
“Dari sisi digitalisasi, kinerja TP2DD Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan capaian yang positif. Hal ini dapat dibuktikan melalui keberhasilan dalam mempertahankan status digital dalam penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau IETPD,” ujarnya.
Pada Semester I tahun 2025, sebut Joko, terjadi lonjakan peringkat pada ajang Championship TP2DD dari posisi ke-40 pada tahun 2024 menjadi peringkat ke-17 pada tahun 2025.
“Itu semua adalah capaian yang harus dipertahankan,” tukasnya.
Sekretaris Daerah Melanchton Herry Wolf, turut menyoroti isu kemiskinan yang terjari di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang belakangan ini menjadi perhatian bersama di Provinsi Sulut.
Untuk itu, mengingat eratnya keterkaitan antara tingkat kemiskinan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah, maka harus
didukung dengan percepatan digitalisasi transaksi, pemerintah daerah melalui Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan juga telah menyiapkan dua pilot project sebagai tahap awal penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
“Ke depan, sangat diharapkan adanya dukungan dari Bank SulutGo (BSG) agar dapat segera terealisasi dan implementasi KKPD dapat diperluas hingga ke perangkat daerah lainnya,” jelasnya.
Selanjutnya, di sesi diskusi, Joko Supratikto juga turut menekankan pentingnya penguatan akses perdagangan internasional melalui kebijakan direct call, khususnya dengan Tiongkok, mengingat posisi strategis Sulawesi Utara di kawasan utara Indonesia.
“Kebijakan ini telah membuka peluang bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah pemasok komoditas unggulan perkebunan seperti kelapa,” ujarnya.
Selain itu, Joko juga menekankan pentingnya peningkatan pemanfaatan QRIS pada layanan publik sebagai upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus menaikkan tarif pajak maupun retribusi.
Melalui HLM ini, diharapkan adanya sinergi antara BI dan pemda yang semakin solid dalam menjaga stabilitas harga dan percepatan digitalisasi perekonomian di Kabupaten Kepulauan Sangihe.(hilda)
