Manado, Sulutreview.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus melontarkan perkataan dengan nada kecewa atas absen atau tidak hadirnya sejumlah kepala daerah dalam pertemuan Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) atas Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan III tahun 2025 kabupaten/kota se Sulawesi Utara di aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Selasa (25/11/2025).
Dikatakannya, agar dalam menyikapi keadaan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, kepala daerah jangan bersikap cuek atau acuh tak acuh. Bahkan untuk membahas hal yang penting dalam agenda rakorev hanya mengirimkan wakilnya.
“Sebagai kepala daerah yang telah dipilih dan dipercaya rakyat, kita harus sukses sama-sama jangan cuek dan masa bodoh, hargailah undangan gubernur,” tegas gubernur saat membuka rakorev.
Lanjut katanya, sebagai pemerintah harus dapat memajukan pembangunan, yang membutuhkan perencanaan bahkan pengawasan yang terukur.
“Agar daerah mengalami kemajuan, perlu perencanaan yang matang dan pengawasan yang benar. Supaya semuanya terukur, mulai dari pertumbuhan ekonomi, upaya menekan kemiskinan hingga stunting. Karena hasil capaian berdasarkan rakorev ini masih memprihatinkan,” ucapnya.
Tanpa tedeng aling-aling, gubernur secara spontan menyampaikan kepada wakil utusan dari kepala daerah, bahwa dirinya sudah kangen ingin ketemu dengan kepala daerah yang absen.
“Sampaikan kepada bupati saudara, saya sudah kangen,” selorohnya.
Pada saat rakorev, gubernur langsung menanyakan sejumlah capaian kinerja dari masing-masing kepala daerah. Dan ditemui, Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda serta Bupati Sangihe Michael Thungari absen dari kegiatan.
Pada rakorev tersebut, gubernur membeber berbagai hasil capaian kinerja hingga triwulan III, yakni profil pertumbuhan ekonomi Sulut yang terealisasi baru sebesar 5,39 persen dari target 6 sampai 7 persen.
“Manado dan Bitung sebagai penopang ekonomi kita, pertumbuhan ekonominya harus terus didorong. Minahasa Selatan saat ini berada di posisi 5,02 persen, Boltim 5,25 persen demikian juga dengan daerah lainnya harus lebih naik lagi,” ujar gubernur.
Untuk tingkat kemiskinan, sebut gubernur, ia minta dievaluasi kembali dan dikoordinasikan dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Tingkat kemiskinan di Sulut ini sesuai dengan catatan BPS sebesar 6,71 persen, angka ini harus dievaluasi dan cari tahu wilayah mana yang miskin itu, angka ini harus ditekan. Jangan BPS menyebut tinggi tetapi tidak jelas cakupan wilayahnya. Contohnya Kabupaten Sangihe tingkat kemiskinannya sangat tinggi sebesar 10,91 persen diikuti Bolaang Mongondow Selatan 10,52 persen dan Minahasa Tenggara 10,31 persen,” cecar gubernur.
Untuk Gini ratio Sulut berada di angka 0,347, yang ditopang oleh Manado sebesar 0,382, Bolmut 0,374, Minahasa 0,341 dan Minahasa Utara 0,338 serta Tomohon 0,336.
Gini ratio merupakan bilangan pengukur statistik terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dalam populasi, di mana angka rekomendasinya adalah antara 0 hingga 1.
“Manado dan daerah lainnya harus ditekan lagi agar angka ketimpangan ini bisa dikendalikan,” ujarnya.
Tak kalah pentingnya, gubernur juga mengulas tentang tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang angkanya masih fantastis.
“Tingkat pengangguran terbuka, Sulut masih sebesar 5,99 persen, Manado sebesar 8,51 masih tinggi dan Tomohon sebesar 7,8 persen,” sebutnya sembari menambahkan banyak sektor pekerjaan yang luput dari amatan BPS, di mana pekerja yang pendapatannya diperoleh secara harian tidak diperhitungkan.
“Ukurannya hanya mencakup pekerja dengan hasil pendapatab bulanan, sedangkan yang pendapatan harian tidak masuk hitungan, seperti pertambangan hingga UMKM yang saat ini menjamu. Itu semua adalah sektor pekerjaannya,” urainya.
Ia juga mengingatkan agar menjelang hari besar keagamaan, semua kabupaten/kota mulai melepas anggaran belanja.
“Belanja harus dilepas jangan menahan, mungkin akan terjadi silpa. Masing-masing kepala daerah harus melakukannya sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan,” tukasnya.
Usai memberikan arahan, gubernur langsung mengundang kepala daerah yang hadir untuk rapat secara khusus di ruang kerja gubernur yang ada di lantai VI Kantor Gubernur Sulut.
Laporan Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk mengatakan, tujuan rakorev adalah mengevaluqsi dan memastikan progres pelaksanaan pembangunan kabupate /kota apakah sudah swsuai dengan target yang diterapkan dalam RPJMD maupun RKPD 2025.(hilda)
