Manado, Sulutreview.com – Agenda Sarasehan Nasional yang mengangkat tema strategis “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” menjadi pembahasan yang menarik untuk ditindaklanjuti.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) melihat ada potensi peluang yang sangat baik bagi pembangunan daerah ke depan. Di mana melalui kegiatan ini, dinilai menjadi solusi trpat dalam mendorong inovasi pembiayaan.
“Pemprov Sulut harus berterima kasih kepada Banggar MPR-RI yang telah menginisiasi kegiatan ini, dalam upaya mencari solusi atau inovasi pembiayaan membangun Sulawesi Utara,” ucapnya di sela kegiatan yang digelar Pemprov Sulut
Rabu (19/11/2025).
Lanjut kata gubernur, semua arahan tentang obligasi daerah yang telah dipaparkan dalam sarasehan dapat diseriusi.
“Saya berharap semua arahan itu akan menjadi bahan rumusan naskah yang selanjutnya dikaji oleh akademisi,” ujarnya sembari menambahkan bahwa Sulut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
“Sulut memiliki kekayaan yang melimpah, baik darat maupun laut. Kita juga berada di wilayah perbatasan Filipina. Kita membutuhkan dana untuk mengelolanya, kita butuh investor. Kalau berharap pemerintah jelas tidak ada anggarannya,” jelas Yulius.
Sebelumnya, dalam sarasehan, Gubernur Yulius sempat menyampaikan bahwa obligasi daerah adalah instrumen penting dalam mendorong pembangunan daerah, khususnya untuk mewujudkan kebutuhan pekerjaan infrastruktur dan layanan publik yang dampaknya akan dirasakan masyarakat.
“Obligasi daerah membuka peluang pembiayaan yang inovatif. Karena lebih transparan dan tentunya berkelanjutan. Saya berharap semua pihak dapat melihat potensi besar dari instrumen ini untuk kemajuan Sulawesi Utara,” tukasnya.
Ketua Banggar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, pada kesempatan ini, menyampaikan bahwa obligasi daerah menjadi terobosan bagi Pemprov Sulut dalam memeperluas sumber pembiayaan, yang esensinya adalah untuk pembangunan daerah.
“Pemahaman obligasi daerah ini membutuhkan pemahaman yang komprehensif, melalui rumusan atau naskah yang harus dikaji secara matang sebelum diimplementasikan,” ujarnya.
Sarasehan ini dihadiri Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, para kepala daerah dan jajaran pemerintah, akademisi maupun ekonom.(hilda)
