Jatinangor, Sulutreview.com– Dalam rangka penyatuan visi dan misi memperkuat efektivitas sinkronisaai program antara Pemerintah Pusat dan Daerah menuju Indonesia maju.
Membuat Pihak Kementrian Dalam Negeri (Kememdagri) melaksanakan Retreat Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (KLPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang berlangsung di Balairung Rudini Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang dimulai Sabtu (26/10/2025), malam.
Terpantau kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) Dalam Negeri, Bima Arya.
Pada sambutanya, Bima menegaskan pentingnya sinergitas dan efektivitas pemerintahan antara pusat dan daerah dalam mewujudkan target Indonesia menjadi negara maju dalam 20 tahun ke depan.
Terpantau dalam arahan Bima, Ia menyampaikan saat ini Indonesia berada di persimpangan penting menuju status negara maju pada 2045. Untuk itu, seluruh elemen pemerintahan baik pusat maupun daerah harus memperkuat kolaborasi dan memastikan roda birokrasi berjalan secara efektif dan efisien.
Bima mengatakan ritmerisasi dan sinkronisasi yang kuat jika semua ekosistem didalamnya yaitu kementerian, lembaga, provinsi, kota, dan kabupaten bisa seirama.
Maka dari itu, pentingnya pengelolaan keuangan Negara dan daerah yang lebih efektif dan efisien.
Selain itu ditengah melanjutkan gelombang kedua efisiensi melalui penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), setelah sebelumnya melakukan penyisiran terhadap kegiatan non-substantif. Langkah ini, menurutnya, harus dilakukan secara sinergis agar kebijakan nasional dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan dan dinamika di masing-masing daerah.
Forum retreat ini juga menjadi ruang dialogis untuk menyerap aspirasi daerah serta memastikan prioritas pembangunan nasional terlaksana dengan baik.
Sementara itu Sekda Kota Bitung Sulawesi Utara, Ir Ignatius Rudy Theno ST MT MAP mengatakan sangat mendukung program Pemerintah Pusat dalam hal sinkronisasi dalam pemantapan ekosistem sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah dalam pemantapan penyelarasan program demi Indonesia maju.(zet)
