Manado, Sulutreview.com – Fokus dan arah pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan difokuskan pada penguatan sektor industri pengolahan, hilirisasi, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.
Poin penting tersebut, merujuk pada posisi geografis Sulut yang strategis di kawasan timur Indonesia, sehingga menjadikan provinsi ini sebagai Gerbang Perdagangan Asia Timur dan Pasifik.
Provinsi Sulut ditetapkan sebagai salah satu wilayah strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulut, Joko Supratikto, pemerintah pusat menempatkan Provinsi Sulut sebagai pusat pengolahan hasil perikanan sekaligus destinasi unggulan pariwisata.
“Penetapan ini sejalan dengan arah pengembangan wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua) yang menjadi prioritas dalam RPJMN lima tahun ke depan,” kata Joko dalam Seminar Nasional ISEI Manado, Kamis (14/08/2025).
Joko menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulut saat ini sudah menunjukkan arah yang positif, terutama dari sektor industri pengolahan. Produk turunan kelapa dan hasil laut menjadi komoditas unggulan yang terus meningkat produksinya.
Sektor-sektor lain seperti pertanian, transportasi, dan perdagangan juga berkontribusi, dengan pertumbuhan kredit konsumsi mencapai 7,60 persen. Namun, ia mencatat bahwa pembiayaan perbankan masih lebih banyak terserap di sektor perdagangan dan pertambangan, sementara sektor-sektor utama penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seperti pertanian, konstruksi, dan industri pengolahan masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan.
Secara umum, RPJMN 2025-2029 untuk kawasan Sulampua akan diarahkan pada tiga fokus utama: pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan nasional menjadi 4,5-5 persen serta pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada tahun 2029.
Indeks Modal Manusia (IMM) juga diharapkan meningkat hingga 0,59 persen sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah tersebut.
RPJMN ini akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat lokal dan nasional.(hilda)
