Manado, Sulutreview.com – Perkembangan inflasi di Sulawesi Utara (Sulut) pada Juni 2025 tercatat sebesar 1,71 persen (yoy), yang didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan kenaikan harga emas global dan beras seiring penurunan pasokan dari Sulteng dan Bolmong.
Di sisi lain, inflasi juga didorong oleh komoditas daun bawang yang mengalami penurunan harga karena panen yang melimpah.
Secara terinci, Inflasi di Sulut pada Juni 2025 mencatatkan angka sebesar 0,64 persen (mtm), sebesar 1,85 persen (ytd).
Terdapat top 5 komoditas yang menjadi andil inflasi, yakni emas perhiasan sebesar 0,34 persen, beras 0,34 persen, tomat 0,24 persen, ikan selar 0,15 persen dan cabai rawit 0,13 persen. Selanjutnya, top komoditas andil deflasi Sulut lainnya, adalah daun bawang -0,16 persen, daging babi -0,12 persen, angkutan udara -0,06 persen, telephone selular -0,05 persen dan bawang putih -0,04 persen.
“Inflasi di Sulawesi Utara selang tahun 2024 hingga Juni 2025 didorong oleh 5 komoditas yakni cabai rawit, tomat, beras, daging babi, bawang merah dan ikan malalugis. Alasannya, disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang tinggi akan makanan pedas dan juga bahan utama sambal. Kemudian beras, juga bahan utama kebutuhan pokok. Demikian juga daging babi, mengalami kenaikan karena ketebatasan stok akibat virus African Swine Fever di 2023 dan konsumsi masyarakat yang tinggi. Diikuti bawang merah adalah bahan dasar sambal dan berbagai bumbu masakan. Sedangkan malalugis karena konsumsi masyarakat yang tinggi akan daging ikan,” ungkap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Joko Supratikto saat menggelar Sinergi dan Jalin Kolaborasi Bersama Media, Senin (28/07/25).
Dalam upaya pengendalian inflasi di daerah, BI Sulut memperkuat peran penting sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. “Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga pangan, melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” ujarnya.
Diketahui, ada 3 langkah strategis untuk memperkuat pengendaliaan inflasi di tahun 2025, pertama, menjaga inflasi 2025 pada kisaran sasaran 2,5 ± 1 dalam rangka mendukung akselerasi pwrtumbuhan ekonomi nasional. Kedua, menjaga inflasi harga bergejolak volatile food dalam kisaran 3,0 – 5,0 persen dan ketiga, memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027.
Strategi tersebut, untuk memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Selanjutnya, meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antar waktu dan antar wilayah, menjaga kelancaran distribusi pangan antar wilayah, memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan, memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi masyarakat,” jelas Joko.
BI juga memperkuat strategi koordinansi pengendalian inflasi di daerah melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga melalui optimalisasi operasi pasar dan fasilitasi distribusi pangan. Kemudian, ketersediaan pasokan, melalui penguatan kerja sama antar daerah, peningkatan pemanfaatan alsintan dan sarpras produksi, gerakan tanam cabai, replikasi best practice klaster pangan dan perluasan pemanfaatan pupuk.
Tak kalah pentingnya, kelancaran distribusi, penguatan koordinasi dan monitoring dan optimalisasi program fasilitasi distribusi pangan, penguatan infrastruktur TIK, digitalisasi dan data pangan.
“Untuk komunikasi efektif dilakukan penguatan cappacity building, mendorong peningkatan diversifikasi pangan, produk olahan, penguatan koordinasi kelembagaan dan penguatan pengendalian ekspektasi,” sebut Joko.(hilda)
