Manado, Sulutreview.com – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulutgomalut, Winter Marbun menjelaskan akan pentingnya
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi pelaku UMKM, khususnya dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurut Marbun, KUR sebagai program pemerintah, dikucurkan melalui lembaga keuangan dan perbankan sebagai pelaksana.
“Artinya, kalau terjadi apa-apa dengan penyaluran KUR, maka lembaga Keuangan yang akan ikut terkait di dalamnya. SLIK itu sangat penting, namun banyak terjadi permasalahan yang dihadapi UMKM,” kata Winter pada kegiatan Rakorda Peningkatan Penyaluran Kredit Usaha Tahun 2023 di Sulut yang dilaksanakan di aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado, Selasa (11/04/2023).
Setiap lembaga keuangan, sebut Winter, menjadi lembaga yang menyalurkan kredit apa pun jenisnya. “Untuk merealisasikannya, lembaga keuangan harus membuat biaya pencadangan. Karena kalau terjadi Kredit macet, maka lembaga keuangan masih ada dana pencadangan,” tukasnya sembari menambahkan bahwa ketika dana Kredit disalurkan akan berdampak pada permodalan.
“Pemerintah telah mengucurkan dana yang sangat besar. Sampai saat ini sudah ada Rp450 triliun,” ujarnya.
Dalam realisasi kredit, salah satu syarat yang dilihat, adalah track record masyarakat sebagai pelaku UMKM.
“Kita melihat SLIK, kalau ada yang masih punya kredit, atau terdapat catatan yang tidak bagus dan berisiko tinggi, atau kalau ada kredit pinjaman online yang resmi atau kartu kredit misalnya, nah kalau ada kredit macet pasti tidak akan dikasih,” tukasnya.
Winter berharap, terkait SLIK perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara berhubungan dengan lembaga keuangan.
“Jika ada permasalahan SLIK bisa langsung hubungi lembaga keuangan. Karena SLIK ini ada gunanya, karena nilainya bisa mencapai ratusan miliar,” katanya.
Diketahui, SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kedit atau pembiayaan maupun penilaian kualitas debitur.
Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Ratih Hapsari Kusumawardani menyampaikan, pihaknya siap melakukan monitoring dan edukasi terhadap kredit program KUR maupun data calon kreditur.
Permasalahan SLIK ini terjadi di seluruh Indonesia, termasuk Sulut. Untuk ini, kami sudah memberikan pelatihan gratis bagi calon operator tanpa biaya. Sesuai informasi dari Kepala Dinas Koperasi Sulut, ada 10 calon pendamping yang disiapkam di DJKN.
“Harapan kami untuk bulan depan calon debitur dapat mendorong para kreditur, sehingga permasalahan SLIK ini dapat ditindaklnjuti,” tukasnya.(hilda)
