Manado, Sulutreview.com – Dunia Pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara, terus mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan termasuk dari wakil rakyat di DPRD Sulut.
Salah satunya dar anggota DPRD Provinsi Sulut Careig N Runtu (CNR), angkat bicara kepada sejumlah wartawan terkait praktek pungutan liar (pungli) di sekolah.
Politisi Golkar ini mengatakan bahwa saat ini Pansus tengah dalam pembahasan, Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan dan masih fokus pada pembahasan masalah mutu pendidikan di Sulawesi Utara, baik itu peserta didik atau tenaga pendidik, namun terkait pungli dirinya menyampaikan bahwa teman-teman di Pansus pendidikan ini sudah mengangkat masalah tersebut.
“Terkait maraknya pungli saya secara tegas menyampaikan kepada dinas pendidikan daerah, kalau itu sifatnya pungli jangankan muat di Pansus, pungli itu sebagai salah satu penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang dan kalau hal itu terbukti sikat oknum-oknum tersebut,” tegas CNR, Selasa (7/2/2023), usai rapat pansus pendidikan DPRD Sulut bersama pemerintah daerah.
Ketua Partai Golkar Minahasa ini, juga mengatakan hal itu akan dirumuskan bersama, dengan tim-tim ahli, maupun dinas pendidikan.
“Contoh seperti pembahasan pansus tadi, seperti ada diskriminasi, ada perbuatan pelecehan dan tentu hal ini harus dirumuskan dan tergambar dalam ranperda maupun perda, namun juga tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi,” tutupnya.(lina)
