Manado, Sulutreview.com – Pengabdian dan totalitas bekerja duet kepemimpinan Olly Dondokambey dan Steven OE Kandouw (OD-SK) berhasil menorehkan beragam penghargaan.
Catatan prestasi yang disematkan kepada OD-SK tersebut antara lain : Penghargaan Harmony Award Tahun 2021 dari Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB).
Keduanya berhasil membawa daerah ini menjaga kehidupan yang harmonis, sehingga berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional.
Pertama, OD-SK mendapat penghargaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) yakni penghargaan Harmony Award Tahun 2021.
Penghargaan ini diberikan atas pencapaian ODSK dalam menciptakan dan menjaga keharmonisan serta kerukunan antar umat beragama yang ada di Bumi Nyiur Melambai ini dengan slogan “Torang Semua Ciptaan Tuhan”.
Sekretaris Jenderal Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Dr H Wawan Djunaedi MA, melayangkan undangan resmi ke Pemerintah Provinsi Sulut tertanggal 23 September 2022 dan diserahkan pada minggu ke-empat bulan Oktober 2022 nanti.
Kedua, OD-SK meraih Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan kategori “sangat baik”.
Penghargaan diterima Penjabat Sekdaprov Sulut, Praseno Hadi, mewakili Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw di Yogyakarta, Kamis (6/10/2022).
Keberhasilan tersebut, menurut Praseno didasarkan pada keseriusan Pekerintah Provinsi Sulut dalam menerapkan sistem merit.
“Hal ini tidak lepas dari political will dan komitmen Bapak Gubernur Olly yang konsisten mensupport percepatan pelaksanaan sistem merit di Provinsi Sulawesi Utara.” katanya.
Penghargaan yang diberikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai apresiasi dan dukungan terhadap Pemprov Sulut dalam pelaksanaan pengisian JPT terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.
Penilaian ini dilakukan terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah se-Indonesia terhadap kualitas pengisian JPT yang telah dilaksanakan di instansinya masing-masing.
Dari semua kementerian/lembaga dan instansi pemerintah se-Indonesia yang dinilai, terdapat 82 kementerian/lembaga dan instansi pemerintah yang dinilai sudah mampu melaksanakan pengisian JPT yang berkualitas dan 18 diantaranya dinilai sangat baik dalam proses tersebut.
Penghargaan ini juga merupakan suatu pengakuan atas usaha dan upaya Pemprov Sulut mengawal pelaksanaan manajemen ASN yang merit sekaligus meningkatkan kinerja seluruh ASN Pemprov Sulut.
Dukungan seluruh Perangkat Daerah menjadi key factor sehingga Pemprov Sulut sampai di titik ini.
Dinamika pemerintahan yang bergerak semakin laju harus diimbangi dengan roda gerak organisasi dan kualitas sumber daya aparatur yang profesional serta mampu bergerak lincah, cepat dan adaptif.
“Sehingga birokrasi Sulawesi Utara bukan hanya sekedar tumpukan kertas tanpa makna namun dapat berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya,” terangnya.
Gubernur Olly mengatakan bahwa prestasi ini merupakan bentuk pengakuan dari pihak eksternal terhadap pelaksanaan pengisian JPT di Pemprov Sulut.
Pemprov Sulut menjadi satu diantara ke-18 kementerian/lembaga dan instansi pemerintah sekaligus menjadi satu-satunya daerah di wilayah Indonesia Timur yang mendapat penghargaan tersebut dari KASN.
“Tahun depan harus kita pertahankan,” sambungnya.
Ketiga, Penghargaan BKN Award 2022.
Kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapatkan apresiasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
BKN menilai manajemen ASN di bawah pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw telah memberikan kontribusi positif bagi jalannya pemerintahan.
Atas semua kerja keras yang terus dipacu dan dukungan penuh ASN, Pemprov Sulut berhasil meraih BKN Award 2022 yang diserahkan langsung kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey di Hotel Four Points Manado, Rabu (12/10/2022).
Penyerahan penghargaan yang digagas Kantor Regional XI BKN Manado ini, dihadiri Pelaksana tugas Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, yang menyerahkan langsung penghargaan kepada sejumlah kepala daerah.
Penghargaan BKN Award 2022 menjadi bukti keseriusan Pemprov Sulut dalam meningkatkan manajemen ASN.
Gubernur Olly menyampaikan terima kasih kepada BKM yang sudah memilih Sulut sebagai tempat kegiatan BKN.
Olly juga menyatakan syukur, karena Sulut berhasil meraih prestasi dengan meraih BKN Award. Di mana penilaiannya, didasarkan pada pengelolaan manajemen ASN yang dianggap baik.
Keempat, Penghargaan Primaniyarta 2022 dari Presiden Joko Widodo.
Bidang ekspor perikanan dan pertanian, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo.
Atas langkah dan upaya dari Gubernur Olly tersebut, Presiden Joko Widodo menganugerahkan penghargaan Primaniyarta tahun 2022 sebagai kepala daerah terbaik pendukung Ekspor.
Gubernur Olly berhasil meraih penghargaan Primaniyarta 2022, sebagai kepala daerah terbaik pendukung ekspor di Indonesia.
Penghargaan diberikan pada momen Pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37 dirangkaikan dengan Pemberian Penghargaan Primaniyarta 2022. Di Hall Nusantara 1 dan 1, Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, Banten, Rabu (19/10/2022).
Penghargaan ini diberikan atas peran Gubernur Olly Dondokambey mewujudkan Direct Call Eskpor Hasil Perikanan Rute Penerbangan Manado-Jepang.
Ekspor langsung ke Jepang pertama kali diluncurkan pada 23 September 2019 yang rutin dilakukan setiap pekan.
Sejak pertama kali diluncurkan sampai dengan 16 Juni 2021 tercatat volume sebesar 599,7 Ton dengan devisa yang diperoleh mencapai USD 5.155.536,65.
Komoditas yang diangkut berupa ikan tuna dan rempah-rempah yang berasal dari beberapa daerah diantaranya Jakarta, Gorontalo, Maluku dan Makassar.
Terealisasinya direct call ekspor ini merupakan keberhasilan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai instansi antara lain Pemerintah Daerah Sulut, Instansi vertikal di daerah, BUMN, asosiasi dan para pengusaha ekspor.
Kelima, Penganugerahan Paritrana Award Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kategori Pemerintah Provinsi, dengan predikat “The Best”.
Atas penerapan jaminan sosial (jamsos) ketebagakerjaan, berhasil mengantarkan kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Steven OE Kandouw (OD-SK) mendapat apresiasi pemerintah pusat.
Capaian prestasi OD-SK berhasil meraih penghargaan dengan predikat ‘The Best’ dalam Penganugerahan Paritrana Award Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kategori Pemerintah Provinsi.
Pemprov Sulut diwakili Kadisnakertrans Sulut Erny Tumundo menerima penghargaan yang disimbolkan dengan piala berwarna kuning emas, yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin di Jakarta, Kamis (27/10/2022).
Pemprov Sulut juga menerima piagam penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Coverage Tertinggi Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award kategori khusus Pemerintah Provinsi, yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy.
Dilanjutkan dengan Piagam Penghargaan diberikan sebagai Pemerintah Provinsi dengan Coverage Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tertinggi Tahun 2021 yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Andie Megantara, selaku Ketua Panitia.
Penghargaan ini merupakan bukti ikhtiar Pemprov Sulut dalam skema kerja yang tersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk memberikan proteksi bagi para pekerja dalam bentuk Jaminan Sosial bagi para pekerja.
Sabetan predikat ‘The Best’ yang diraih Pemprov Sulut mengungguli provinsi-provinsi lain yaitu Jawa Barat, Papua Barat dan DKI Jakarta yang masing-masing duduk di peringkat 1, 2 dan 3.
Menurut penuturan Gubernur Olly bahwa penghargaan itu adalah bonus. “Itu bentuk apresiasi atas kerja-kerja kita, toh itu tugas kita sebagai Pemerintah. Ingat, di balik itu ada tanggung jawab yang besar untuk terus memastikan kita berada di jalur yang tepat dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Penerapan program jaminan sosial bagi tenaga kerja, Sulut mempunyai kelebihan dibandingkan dengan daerah lain, seperti program PERKASA (Perlindungan bagi Pekerja Sosial Keagamaan) sejak tahun 2018, yang memberikan jaminan sosial bagi pekerja sosial/keagamaan dari kematian serta kecelakaan kerja; program PESONA (Perlindungan bagi Petani dan Buruh Petani).
Keenam, Penghargaan BI Award 2022 dari Bank Indonesia (BI).
Gubernur Olly dinilai sukses mengimplementasikan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai pembayaran digital yang menggunakan scan QR Code.
Atas capaian itu, Gubernur Olly berhasil menyabet Bank Indonesia Awards atau BI Awards yang dibarengi dengan momentum Pertemuan Bank Indonesia, di Jakarta pada Rabu (30/11/2022).
Jumlah penerima penghargaan ada 58 kategoribyang diberikan BI terhadap mitra strategis yang dinilai BI berdedikasi dan berkontribusi setiap makna Indonesia. Mengingat penghargaan yang disematkan berkaitan dengan program BI.
Gubernur Olly Dondokambey berhasil memenangi Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Kategori Implementasi QRIS Terbaik.
QRIS merupakan pembayaran digital menggunakan scan QR Code dan dapat di scan. Di mana Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly dinilai berhasil mengimplementasi sistem tersebut di daerah.
Penghargaan berupa piala dengan miniatur 3 patung itu diterima Gubernur Olly Dondokambey.
Gubernur Sulut pun bersanding dengan para pelaku perbankan, UMKM, jasa keuangan terbaik se Indonesia.
Kegiatan dilanjutkan dengan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI).
Ajang ini merupakan puncak high level event Bank Indonesia yang telah diselenggarakan secara rutin sejak tahun 1969.
Agenda utama PTBI adalah penyampaian pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian nasional, tantangan yang dihadapi dan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan, serta penyampaian arahan Presiden Republik Indonesia mengenai kebijakan Pemerintah ke depan.
Dinamika perekonomian nasional sepanjang 2022 terus menunjukkan perbaikan meski disertai berbagai tantangan.
Ketujuh, Penghargaan Pemerintah Daerah dengan Kinerja Terbaik dalam Melaksanakan Pembangunan melalui Program Regional Project Closing Workshop Infrastruktur Development Fund (RIDF).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) meraih penghargaan pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam melaksanakan pembangunan melalui pendanaan Regional Infrastruktur Development Fund (RIDF).
Penghargaan diterima Wakil Gubernur Sulut, Drs Steven OE Kandouw pada event program Regional Project Closing Workshop Infrastruktur Development Fund, Rabu (07/12/2022).
Di momentum yang membanggakan tersebut, Kandouw mengungkapkan sukses story dari pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulut atau yang lebih dikenal dengan RSUD-ODSK.
Dia juga mengisahkan tentang keberadaan Rumah Sakit Mata Daerah (RSMD) Provinsi Sulut yang berhasil dibangun dengan sumber dana pinjaman daerah Pemprov Sulut Kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) melalui program RIDF.
“Pinjaman daerah tersebut dapat terlaksana berdasarkan kesepakatan Pemprov dan disetujui DPRD dengan mengikuti segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Wagub Kandouw.
Dengan adanya Program RIDF, sebut Kandouw, Pemprov Sulut dapat membangun RSUD yang menjadi rumah sakit rujukan serta Rumah Sakit Mata yang bertaraf Internasional.
Pembangunan kedua rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan masyarakat, dilaksanakan sejak 2019 – 2021 dan saat ini sudah beroperasi secara penuh mulai 23 April 2022.
RSUD ODSK dan RSMD saat ini dan ke depan selain dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat juga menjadi penyumbang PAD bagi pemerintah daerah
Delapan, Penghargaan Anugerah Meritokrasi 2022 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dengan predikat “Baik”
Penghargaan anugerah Meritokrasi 2022 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diserahkan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (08/12/2022).
Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw dinilai berhasil menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi Instansi Pemerintah, dengan predikat “Baik”.
“Pemprov Sulut meraih kategori baik di Anugerah Meritokrasi 2022 yang digelar Komisi Aparatur Sipil Negara,” ungkap Gubernur Olly Dondokambey.
Penghargaan yang sama juga diberikan kepada 174 instansi pemerintah, yang juga memperoleh kategori sangat baik dan baik.
Instansi pemerintah yang dimaksud terdiri dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota.
Penilaian yang digelar sejak tahun 2019 ini mempertimbangkan delapan aspek manajemen ASN, yaitu perencanaan kebutuhan; pengadaan; pengembangan karier; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan, dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; serta sistem informasi.
Adapun sesuai arahan Presiden Joko Widodo, berulang kali menekankan pentingnya reformasi birokrasi demi mewujudkan visi Indonesia tahun 2045 menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur. Untuk itu, diperlukan SDM ASN yang profesional, bersih, kompeten, netral, serta berintegritas.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, berperan penting dalam mendorong hadirnya SDM ASN yang sesuai kriteria.
KASN mengawasi dan memastikan diterapkannya sistem merit, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam manajemen ASN sehingga birokrasi Indonesia yang berkelas dunia dapat terwujud.
“Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN diharapkan dapat memicu perubahan mendasar manajemen ASN ke arah yang lebih baik, karena kualifikasi, kinerja, dan kompetensi secara adil tanpa diskriminasi,” jelas ketua KASN, Agus Pramusinto.
Sembilan, Penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pengarah Satgas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), mendapatkan posisi terbaik III dalam kategori provinsi wilayah Kawasan Indonesia Timur yang dinilai optimal melakukan akselerasi digitalisasi.
OD-SK berhasil menyabet terbaik III Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Raihan prestasi tersebut, masuk dalam kategori provinsi wilayah Kawasan Indonesia Timur yang dinilai optimal melakukan akselerasi digitalisasi.
Penghargaan diberikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Satgas TP2DD Airlangga Hartarto, yang diserahkan oleh perwakilan Bank Indonesia (BI) kepada Kadiskominfo Sulut Steven Liow dalam workshop dukungan teknis elektronifikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bidang pengelolaan keuangan Pemprov Sulut yang dilaksanakan di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Kamis (8/12/2022).
Kadiskominfo Sulut Steven Liow menyampaikan ajang workshop yang telah dilaksanakan tersebut, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai ketentuan teknis elektronifikasi tata kelola dan penerimaan pendapatan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah serta indeks elektronifikasi pemerintah daerah.
Sepuluh, Penghargaan dari Ombudsman RI, peringkat pertama Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan nilai 98,15 pada opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Gubernur Olly menerima peringkat tertinggi pada Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 oleh Ombudsman Repubilk Indonesia (RI) di Hotel Bidakara, Kamis (22/12/2022).
Pemerintah Provinsi Sulut meraih nilai 98,15 pada opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Naji, menyampaikan sejumlah poin penting terkait pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik di tahun 2022.
Tujuan penilian, untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah agar konsisten meningkatkan pelayanan publik. Baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan.
“Tujuaannya mengedintifikasi tingkat kompetensi penyelenggara pelayanan publik, mengidentifikasi kecukupan pemenuhan sarana prasarana pelayanan, mengidentifikasi pemenuhan komponen standar pelayanan publik. Serta mengidentifikasi pengelolaan pengaduan dalam instansi penyelenggara pelayanan publik,” ungkap Naji.
Penilaian ini, lanjutnya, merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas nasional Ombudsman terutama dalam pencegahan maladministrasi.
“Ruang lingkup penilaian meliputi kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap pemenuhan standar berdasarakan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” tuturnya.(Advertorial Diskominfo Sulut)
